nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pemilik Tower BTS Membandel, Satpol PP Siapkan Tim Eksekusi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 22 Desember 2017 05:33 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2017 12 22 338 1834298 pemilik-tower-bts-membandel-satpol-pp-siapkan-tim-eksekusi-4T4oZR7UGb.jpg Ilustrasi tower di Jakarta. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerap mengalami kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) akibat ribuan tower base trainceiver station (BTS) yang berdiri di atas lahan Pemprov tak ada yang membayar sewa. Sehingga, dibutuhkan tindakan tegas dari Satpol PP untuk menertibkan menara BTS tersebut.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu mengatakan, bila keberadaan BTS itu dianggap kian merugikan keuangan pemerintah maka pihaknya tidak segan-segan menyegelnya. Tetapi jika cara persuasif yang dilakukan jajaran penegak perda itu tidak diacuhkan oleh pemilik tower BTS, pihaknya akan langsung mengeksekusi.

"Tentunya untuk melakukan eksekusi ini ada tim nanti. Timnya ya dari Satpol PP, BPTSP (Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah),” kata Yani kepada Okezone, Jumat (22/12/2017).

Saat ini, lanjut Yani, pihaknya sedang menunggu laporan BPTSP dan BPAD untuk memberi rekomendasi kepada Satpol PP dalam melakukan eksekusi. Sebab, kata dia, jajarannya baru bisa bergerak bila dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu telah memberikan instruksi.

"Tapi kalau di dalam pembinaan ada yang dilanggar, kita artinya menunggu dari BPAD dan BPTSP untuk penegakan," imbuhnya.

(Baca: Soal Tower BTS Tak Berizin, DPRD DKI Duga Ada Kongkalikong)

Lebih lanjut Yani menjelaskan, pihaknya telah melakukan upaya berupa mengirim surat kepada BPAD agar bekerja cepat mendata jumlah tower yang memang tak mau membayar sewa ke Pemprov DKI. Sayangnya, surat tersebut hingga kini belum mendapat jawab.

“Saya kemarin bersurat ke kepala BPAD. Belum dijawab surat saya. Menurut informasi ribuan jumlahnya. Ya, kalau Satpol PP sifat tugasnya penegakan. Pembinaan terhadap provider-provider tersebut ada di BPTSP, BPAD, sifat Satpol PP hanya menunggu,” jelasnya.

Sementara Kepala BPAD DKI Jakarta Achmad Firdaus mengatakan pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah menara BTS yang ada di Jakarta. Dari situ pihaknya akan memanggil satu per satu pemiliknya untuk memberitahukan kalau dahulu ada sistem yang salah sehingga mereka tidak diharuskan membayar sewa.

"Ya, saya akan tarik (biaya sewa). Kita akan hitung mereka sudah berapa tahun sudah menakai aset pemda dan ini berlaku kepada pengembang lain yang sudah menggunakan aset pemda. Ya sudah kita tarik harus bayar," ujarnya kepada Okezone.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini