MA Cabut Pergub Larangan Motor di Thamrin, Sandiaga: Kami Sudah Siapkan Revisinya

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 09 Januari 2018 12:30 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 338 1842208 ma-cabut-pergub-larangan-motor-di-thamrin-sandiaga-sudah-kami-sudah-siapkan-revisinya-FUBOCg2bcz.jpg Sandiaga Uno (Fadel/Okezone)

JAKARTA - ‎Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan revisi peraturan gubernur (Pergub) pasca Mahkamah Agung (MA) memutuskan mencabut pergub yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tentang larangan melintas sepeda motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Kami sudah mengantisipasi dan memprediksi dan sebelumnya kami sudah menyiapkan revisi Pergub," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Revisi Pergub soal larangan melintas sepeda motor di kawasan Jalan MH Thamrin masih menunggu kajian Dinas Bina Marga berkaitan desain akhir trotoar di ruas jalan protokol tersebut.

"Sebelum keluar kajian (revisi Pergub), sudah keluar keputusan MA ini yang memang mengembalikan rasa keadilan. Jadi ini sudah terprediksi oleh kami," jelas politikus Gerindra itu.

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI akan segera membuka jalan MH Thamrin untuk sepeda motor mengikuti putusan MA tersebut. "Ya, tentunya kita negara hukum," ucap dia.

‎Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.

"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ucap Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. ‎Sementara itu pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini