Meski Sudah Dicabut MA, Motor Masih Belum Bisa Melintasi di Thamrin

Muhamad Rizky, Okezone · Selasa 09 Januari 2018 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 338 1842267 meski-sudah-dicabut-ma-motor-masih-belum-bisa-melintasi-di-thamrin-hIDbLMpusz.jpg Wakadishub DKI, Sigit (foto: Rizki/Okezone)

JAKARTA - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan. MH Thamrin, Jakarta Pusat tidak serta merta menjadikan kendaraan khususnya sepeda motor untuk langsung bisa melalui kawasan itu.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) Sigit Wijatmiko mengungkapkan, meski MA sudah membatalkan putusan tersebut harus ada aturan baru untuk mencabut aturan sebelumnya. Hal ini kata Sigit perlu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MA.

"Bahwa putusan MA itu final dan mengikat iya, otomatis harus dilaksanakan, namun satu produk hukum daerah dicabut juga dengan produk hukum daerah yang lain artinya harus di susun untuk menindaklanjuti keputusan MA tersebut," kata Sigit di Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, (09/01/2018).

Kecuali kata Dia, kalau tidak menerbitkan produk hukum yang baru maka dalam 90 hari putusan yang lama dicabut.

"Artinya kita buat dulu produk hukum yang baru untuk menindaklanjuti putusan MA," ungkapnya.

 (Baca juga: MA Cabut Pergub Larangan Motor di Thamrin, Sandiaga: Kami Sudah Siapkan Revisinya)

(Baca juga: Sandiaga Uno Sudah Memprediksi MA Batalkan Pergub Larangan Bermotor Ahok)

(Baca juga: Pemprov DKI Tunggu Instruksi Anies soal Putusan MA Cabut Larangan Motor Melintas di Thamrin)

Sigit mengatakan, saat ini pihaknya akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk mempersiapkan rambu-rambu yang akan digunakan dilapangan dengan melibatkan aparat kepolisian.

"Rencananya besok akan dilakukan rapat, bicara persiapan lapangan anatara Dinas Perhubungan dan teman-teman kepolisian terkait rambu yang existing ini akan di berlakukan seperti apa ini akan kita rapatkan," paparnya.

Pantauan Okezone dikawasan MH. Thamrin kondisi arus lalu lintas nampak lengang. Belum ada kendaraan sepeda motor yang melintas di jalan tersebut.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara. "Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ucap Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. ‎Sementara itu pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini