Sandiaga: 400 Ribu UMKM Terdampak Aturan Larangan Pemotor Melintasi Jalan Thamrin

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 09 Januari 2018 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 338 1842270 sandiaga-400-ribu-umkm-terdampak-aturan-larangan-pemotor-melintasi-jalan-thamrin-WZM82RbMb4.jpg Wagub DKI Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pelarangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat tidak menghadirkan rasa keadilan masyarakat. Bahkan, dari data yang diperolehnya ada sekira 400.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkenda dampaknya.

"Saya dan Pak Anies memang melihat ada sekitar 400.000 usaha kecil, usaha mikro, di seluruh Jakarta yang terdampak dengan sebuah kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keberadilan di DKI," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (9/1/2018).

Kebijakan pelarangan sepeda motor melintas jalan tersebut dibuat pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun, putusan Mahkamah Agung (MA) mencabut larangan sepeda motor ini seolah memberikan angin segar untuk masyarakat.

Menurut Sandiaga, Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan revisi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎

"Kami berkoordinasi juga, mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa dilakukan ‎revisinya sesuai dengan fatwa dari MA," terang Sandiaga.

 

Pemprov DKI, kata dia, memastikan masyarakat pengguna roda dua akan bisa melintas kembali di Jalan MH Thamrin pasca-putusan MA ini. Namun, harus didahului koordinasi Pemprov DKI bersama aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan stakeholder lainnya.

"‎Jadi, kita betul-betul tata, tapi kita bisa pastikan dengan keputusan MA motor bisa kembali ke MH Thamrin," ujarnya.

(Baca Juga: MA Cabut Pergub Larangan Motor di Thamrin, Sandiaga: Kami Sudah Siapkan Revisinya)

Sebelumnya diberitakan, MA memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(Baca Juga: Pemprov DKI Tunggu Instruksi Anies soal Putusan MA Cabut Larangan Motor Melintas di Thamrin)

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.

"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ucap Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. ‎Sementara itu pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini