Rambu Larangan Sepeda Motor Melintasi Jalan Thamrin Akan Dicopot Besok

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 09 Januari 2018 17:00 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 09 338 1842415 rambu-larangan-sepeda-motor-melintasi-jalan-thamrin-akan-dicopot-besok-phL648muZF.jpg Kadishub DKI Andri Yansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mencopot rambu-rambu lalu lintas larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, besok Rabu 10 Januari 2018.

Hal itu dilakukan pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pergub Nomor 195 Tahun 2014. Pencopotan dilakukan setelah Pemprov DKI rapat dengan institusi terkait, seperti Dirlantas Polda Metro dan Dinas Bina Marga.

"Kita akan menurunkan rambu-rambunya dulu, kita copot dulu. Yang jelas secepatnya kita lakukan pencabutan," kata Kadishub DKI Jakarta, Andri Yansyah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

(Baca Juga: Sandiaga: 400 Ribu UMKM Terdampak Aturan Larangan Pemotor Melintasi Jalan Thamrin)

Andri menerangkan, Pemprov DKI akan melakukan rapat terlebih dahulu dengan Dishub, Dirlantas Polda Metro dan Dinas Bina Marga sebelum dilakukan pencabutan rambu-rambu di ruas jalan tersebut.

"Harus kita rapatkan dulu dengan Dirlantas dengan Dishub dan Bina Marga dibawah kordinasi Biro Hukum, mekanismenya seperti apa tapi yang jelas karena ini sudah putusan MA final maka harus di cabut," ujar Andri.

Andri memungkinkan pencabutan rambu di Jalan MH Thamrin akan dilaksanakan pada esok, Rabu 10 Januari 2018. "Mungkin besok (cabut rambu) setelah rapat. Ya mudah mudah iya, karena peraturanya seperti itu kan," pungkasnya.

(Baca Juga: Pemprov DKI Tunggu Instruksi Anies soal Putusan MA Cabut Larangan Motor Melintas di Thamrin)

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI.

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," tulis putusan Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam putusannya.

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan untuk mengirimkan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.

"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ucap Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. ‎Sementara itu pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini