Share

Semua Pihak Diminta Hargai Putusan MA Batalkan Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin

Fadel Prayoga, Okezone · Rabu 10 Januari 2018 08:03 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 10 338 1842678 semua-pihak-diminta-hargai-putusan-ma-batalkan-larangan-motor-melintasi-jalan-thamrin-UlR3opFwOZ.jpg Pencabutan larangan motor melintasi Jalan Thamrin. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dengan adanya pembatalan itu maka kendaraan roda dua kembali diizinkan melintasi jalur protokol tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Haji Lulung) mengajak seluruh pihak menghargai dan menghormati putusan MA. Sebab, kata dia, itu merupakan keputusan tertinggi yang tidak perlu diperdebatkan.

"Itu kan upaya masyarakat melakukan gugatan. Ya keputusan itu harus kita hormati dan kita hargai," ujar Lulung saat dikonfirmasi, Rabu (10/1/2017).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menambahkan, putusan MA menandakan hak pengguna motor tidak bisa dibedakan dengan pengendara roda empat. Sebab, mereka juga membayar pajak sebagaiamana pengguna mobil.

Maka itu, lanjut dia, sudah sewajarnya pengguna sepeda motor mendapat tempat yang sama seperti pengemudi kendaraan roda empat.

"Karena memang sulit ya. Pertama, di situ ada hak asasi manusia. Kedua, mereka (pengguna kendaraan roda dua) juga bayar pajak, mereka enggak dapatkan semua. Ketiga, seolah mereka jadi warga negara kelas II," imbuhnya.

Hasil gambar untuk larangan motor thamrin, okezone

(Baca: MA Cabut Pergub Larangan Motor di Thamrin, Sandiaga: Kami Sudah Siapkan Revisinya)

Lebih lanjut Lulung menjelaskan, antara pemerintah pusat dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan harus duduk bersama untuk menata lalu lintas sepeda motor di jalur protokol tersebut.

Sebab di sana merupakan pelintasan jalur VVIP seperti presiden, wakil presiden, dan tamu-tamu negara. Sehingga, harus ada regulasi yang mengatur tentang keberadaan sepeda motor agar tidak terjadi hambatan ketika mereka melintas di jalur itu.

"Karena daerah protokol, yang kita maksud itu kan lewatnya tamu negara, lewatnya presiden di situ, supaya jangan menghambatlah gitu. Bukan kita memprioritaskan itu, bukan. Memang itu protokol protokoler, dan itu undang-undang kan dan kita harus menghormati itu," jelasnya.

Ia mengimbau kepada Pemprov DKI agar melakukan diskusi dengan pengendara motor yang ada di Ibu Kota. Hal itu untuk segera menemukan solusi yang pas bagi pengendara roda dua yang biasa melintas di sana.

"Coba nanti kita tukar pikiranlah sama pengendara roda duanya. Ya kita apresiasi sajalah dulu ya sambil kita mencari rumusan seperti apa nantinya," tukas dia.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini