Rambu-Rambu Dicopot, Motor Mulai Melintasi Jalan MH Thamrin

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 10 Januari 2018 14:23 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 10 338 1842881 rambu-rambu-dicopot-motor-mulai-melintasi-jalan-mh-thamrin-Vjvnwblbzg.jpg Pengendara motor mulai melintasi Jalan MH Thamrin (Foto: Dede/Okezone)

JAKARTA - Petugas Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishutrans) DKI Jakarta mulai melakukan pencopotan rambu-rambu larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, tepatnya di perempatan lampu merah Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Pelepasan ini dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MA) yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Dalam linimasa Twitter @TMCPoldaMetro nampak sejumlah petugas dengan menggunakan kendaraan melepaskan rambu-rambu pelarangan bagi kendaraan bermotor untuk berbelok arah menuju Jalan MH Thamrin.

"Pencopotan rambu-rambu larangan sepeda motor oleh Dishub di Harmoni dan TL Kebon Sirih Jakpus," tulis akun @TMCPoldaMetro Rabu, (10/1/2018)

(Baca Juga: Polda Metro Siapkan Solusi Antisipasi Macet di Thamrin-Sudirman)

Sementara pantauan di lokasi, beberapa motor pun telah melintasi Jalan MH Thamrin meski Pemprov DKI Jakarta belum resmi mencabut larangan sesuai dengan putusan MA.

Diketahui, dalam putusannya MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar yang merasa dirugikan akibat Pergub tersebut.

Motor mulai melintasi Jalan MH Thamrin (Foto: Dede kurniawan/Okezone)


Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin menyatakan Pasal 1 dan Pasal 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Wakadishub) Sigit Wijatmiko mengungkapakan, meski MA sudah membatalkan putusan tersebut harus ada aturan baru untuk mencabut aturan sebelumnya. Hal ini, kata Sigit, perlu dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MA.

"Bahwa putusan MA itu final dan mengikat iya, otomatis harus dilaksanakan, namun satu produk hukum daerah dicabut juga dengan produk hukum daerah yang lain artinya harus di susun untuk menindaklanjuti keputusan MA tersebut," kata Sigit.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini