Soal Tower Bermasalah, Komisi A DPRD DKI Lebih Sreg Bentuk Pokja

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 11 Januari 2018 08:03 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 11 338 1843269 soal-tower-bermasalah-komisi-a-dprd-dki-lebih-sreg-bentuk-pokja-gWBwaF1MZz.jpg Ilustrasi banyaknya tower di Jakarta. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua Komis A DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan pihaknya lebih setuju membentuk kelompok kerja (pokja) ketimbang panitia khusus (pansus) untuk mengusut keberadaan tower mikrosel yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Hal itu menyusul belum ada jumlah detail tower yang berada di Ibu Kota.

Politikus Partai PDI Perjuangan itu menuturkan, bila pokja memerlukan keberadaan pansus, maka pihaknya segera memintanya. Namun melihat keberadaan sekarang, ia menilai pembentukan pokja lebih pantas supaya dapat mencari tahu sumber permasalahan tersebut.

"Karena kan kita belum detail tuh mengenai apa saja yang terjadi kesalahannya. Kalau pokja memerlukan pansus, baru bentuk pansus," ujarnya kepada Okezone, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya, apabila nanti pansus sampai terbentuk, tapi data yang dimiliki belum bisa dipastikan kebenarannya, maka akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Keputusan pansus itu sebuah eksekusi, sementara datanya saja belum bisa dipastikan. Sehingga, ia menyarankan membentuk pokja agar mendapatkan jumlah data yang valid.

"Pokja saja dulu supaya dapat data yang valid. Enggak apa-apa aku berseberangan sama Taufik, tidak masalah. Minggu depan akan sudah terbentuk lah (pokja)," tegasnya.

https: img.okeinfo.net content 2018 01 03 338 1839705 usut-pengelola-tower-bandel-dprd-dki-bakal-bentuk-pansus-Lm2XMfAmZm.jpg

(Baca: Usut Pengelola Tower Bandel, DPRD DKI Bakal Bentuk Pansus)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendata tower mikrosel yang berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI namun tak membayar pajak.

Politikus Partai Gerindra itu melihat ada pemanfaatan penyimpangan aset yang dilakukan para pemilik tower tersebut. Sebab, kata dia, seharusnya tower-tower itu melakukan pembayaran sewa sehingga menambah pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).

"Hasil rapat makin jelas bahwa ada penyimpangan soal pemanfaatan aset, kan ada perda soal pemanfaatan aset. Itu harus dikenakan biaya karenanya untuk mendalami itu Komisi A merekomendasikan untuk dibuat segera pansus pemetaan aset, pansus pengelolaan aset tiang-tiang," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu 10 Januari 2018.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini