BPAD DKI Targetkan Akhir Januari Tower Bermasalah Terikat Perjanjian Sewa

Fadel Prayoga, Okezone · Kamis 11 Januari 2018 08:30 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 11 338 1843273 bpad-dki-targetkan-akhir-januari-tower-bermasalah-terikat-perjanjian-sewa-En5YlZGYtZ.jpg Ilustrasi tower di Jakarta. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Jumlah tower mikrosel bermasalah yang berdiri di atas lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang disisir oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Sebab, tower itu selama ini hanya melakukan pembayaran retribusi, tanpa melakukan pembayaran sewa. BPAD DKI Jakarta menargetkan pada akhir Januari 2018 seluruh tower yang ada di lahan pemerintah sudah terikat perjanjian sewa.

"Ini kan saya sambil bekerja sedang untuk pembenahan aset juga. Lalu, SDM kita juga terbatas. Mungkin saya perkirakan akhir Januari sudah dapat data itu. Akhir Januari sudah terikat perjanjian," kata Kepala BPAD Achmad Firdaus kepada Okezone, Kamis (11/1/2018).

Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Badan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), tower yang berada di Jakarta berjumlah 4.960 unit. Namun, jumlah itu masih tercampur dengan tower yang berada di tanah warga. Sehingga, pihaknya belum bisa memastikan jumlah tower yang ada di lahan Pemprov DKI.

"Sementara ini kalau enggak salah 4.960 sekian lah yang terindikasi ada di tanah pemda," imbuh Firdaus.

(Baca: DPRD DKI Minta Tower BTS Tak Bayar Sewa Dipolisikan)

Guna mendapatkan data yang valid mengenai tower yang ada di lahan Pemprov DKI, kata dia, pihaknya setiap hari memanggil vendor dari tower itu untuk mencocokkan tower mana saja yang berdiri di atas tanah pemerintah.

"Kemarin data yang diberikan termasuk aset yang ada di tanah warga. Berarti kan kita harus pilih-pilih mana yang ada di tanah warga dan di tanah pemda. Makanya kita klarifikasi dan kita panggil dulu," terangnya.

Keharusan untuk membayar, ucap dia, berdasarkan aturan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pihaknya hanya akan melakukan penghitungan dari regulasi itu mulai diterapkan, yakni tahun 2016. Ia mengimbau kepada pemilik tower untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Sebab bila mereka bandel, pihaknya akan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyegelnya.

"Aturan itu di Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Jadi kalau dia berada sebelum 2016 mungkin belum ada aturannya. Tapi sekarang sudah ada aturannya, ayo kita taati," pungkasnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini