Tiga Peraturan Lalu Lintas Ini Pernah Diterapkan Guna Urai Kemacetan Ibu Kota

Griska Laras Widanti, · Kamis 11 Januari 2018 14:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 11 338 1843426 tiga-peraturan-lalu-lintas-ini-pernah-diterapkan-guna-urai-kemacetan-ibu-kota-Pvo8a0VCbr.jpg

KEMACETAN menjadi masalah utama di kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta. Banyaknya jumlah kendaraan yang tak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan membuat lalu lintas terhambat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mengurangi kemacetan di ibu kota, namun belum satu pun berhasil mengatasi masalah tersebut. Berikut ini tiga kebijakan lalu lintas yang pernah diterapkan di Jakarta.

1.       Three in One

Peraturan Three in One mengharuskan setiap kendaraan roda empat mengangkut sedikitnya tiga orang. Kendaraan bermuatan lebih dari 5.501 kilogram pun dilarang melintas saat peraturan tersebut diberlakukan. Kawasan sistem three in one ini mencakup Jalan Sisingamaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Hayam Wuruk, dan sebagian Jalan Gatot Subroto.

BACA JUGA: Pemprov DKI Akan Hapus 3 in 1

Aturan ini berlaku dari Senin-Jumat pukul 07.00-10.00  di pagi hari dan pukul 16.00-19.00 di sore hari. Three in one resmi diberhentikan pada 16 Mei 2016. Kebijakan ini dirasa gagal dan tak mampu mengurangi kemacetan ibu kota. Kemacetan justru semakin parah dengan adanya joki di sepanjang kawasan.  Sebagai gantinya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberlakukan peraturan lalu lintas baru ganjil-genap.

2.       Ganjil-Genap

Kebijakan Ganjil-Genap diberlakukan sebagai solusi pengganti peraturan lalu lintas Three in One. Uji coba kebijakan ini dilakukan mulai 27 Juli-26 Agustus 2016 dan resmi diterapkan pada 30 Agustus 2016. Adapun kebijakan ini mengharuskan kendaraan berplat nomor ganjil beroperasi di tanggal ganjil begitu pun sebaliknya.

BACA JUGA: 1 Tahun Terapkan Ganjil-Genap, 9.000 Kendaraan Kena Tilang

Ketentuan penomoran dilihat berdasarkan angka terakhir plat kendaraan. Setidaknya ada 6 kawasan yang menerapkan sistem ini, yaitu Jalan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman mengarah ke Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman sekitar Senayan JCC, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem lalu lintas baru ini tak berlaku untuk beberapa pihak dan di waktu tertentu. Meski begitu kendaraan berplat nomor genap tetap bisa beroperasi di tanggal ganjil, namun tidak melewati kawasan ganjil-genap.

3.       Larangan Kendaraan Roda Dua di Jalan MH Thamrin

Kebijakan lain yang diterapkan untuk mengurangi kemacetan ibu kota adalah pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalan MH  Thamrin. Kebijakan tersebut diterapkan sejak masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Namun, Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Majelis hakim Irfan Fachruddin menyatakan bahwa pergub tersebut bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini