Pengendara Senang Larangan Motor di Jalan MH Thamrin Dicabut

Fitriyani, · Kamis 11 Januari 2018 14:42 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 11 338 1843485 pengendara-senang-larangan-motor-di-jalan-mh-thamrin-dicabut-1f24sWNNds.jpg Jalan MH Thamrin (foto: Fitri/Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, pada Senin 8 Januari 2018.

Pantauan Okezone di Jalan MH Thamrin, tak banyak kendaraan roda dua yang melintas di jalan protokol tersebut, pada hari kedua sejak dicabutnya larangan sepeda motor.

Para pengendara motor pun merasa senang karena larangan untuk sepeda motor sudah dicabut. Seperti pengendara ojek online, Musafik (49). Ia mengaku senang atas pencabutan larangan sepeda motor tersebut.

"Ya enak, sudah bisa lewat, bisa ambil penumpang di situ (Jalan Thamrin) juga," kata Musafik kepada Okezone, Kamis (11/1/2017).

Seleras dengan Musafik, Dimas sopir taksi mengatakan, ia sangat senang dengan dicabutkan larangan sepeda motor yang melintas di Jalan MH Thamrin.

"Sangat setuju dengan pencabutannya, karena memang jalan Thamrin itu seharusnya memang bisa dilewati oleh motor maupun mobil," kata Dimas.

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.‎ Pergub ini diterbitkan saat masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

 Dishub DKI Copot Rambu Larangan Motor Melintas Jalan MH Thamrin

Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar. Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014 karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

‎"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar," jelas Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin dalam tulisan putusannya.

 (Baca juga: Larangan Motor Dicabut, Polda Metro Siapkan Solusi Antisipasi Macet di Thamrin-Sudirman)

(Baca juga: Semua Pihak Diminta Hargai Putusan MA Batalkan Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin)

(Baca juga: Anies: Pencabutan Larangan Motor Melintasi Jalan Thamrin Perintah MA)

Majelis hakim menyatakan bahwa ‎Pasal 1 dan 3 di Pergub Nomor 195 Tahun 2014 telah bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014‎ bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

 Dishub DKI Copot Rambu Larangan Motor Melintas Jalan MH Thamrin

Majelis hakim menyatakan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tidak mengikat secara hukum. Panitera diperintahkan mengirim putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam berita acara.

"Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," ungkap Hakim Irfan dalam salinan putusannya.

Adapun Ketua Majelis Hakim Agung Irfan Fachruddin‎ didampingi dengan hakim Yosran dan Is Sudaryono sebagai anggota majelis. Sementara pihak termohon yang dimaksud adalah Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Biro Hukum Sekretariat Daerah.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini