Selama 1 Bulan Polisi Bakal Evaluasi Dampak Pencabutan Larangan Motor Melintasi Thamrin

Badriyanto, Okezone · Jum'at 12 Januari 2018 14:40 WIB
https: img.okezone.com content 2018 01 12 338 1844065 selama-1-bulan-polisi-bakal-evaluasi-dampak-pencabutan-larangan-motor-melintasi-thamrin-6PiCXKHVpk.jpg Pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin. (Foto: Dede/Okezone)

JAKARTA – Polisi akan mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut larangan kendaraan roda dua melintasi sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pasalnya, polisi akan memantau selama 1 bulan sejak larangan sepeda motor melintas di jalur protokol itu dibatalkan.

Kasubdit Standarisasi Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas, Kombes Kingkin Winisuda mengatakan, evaluasi dan monitoring selama satu bulan itu sudah disepakati dalam Focus Discussion Group (FGD) Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jakarta yang tergabung di Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kami kasih limit waktu maksimal satu bulan. Apakah dampak dari putusan itu justru membawa kemacetan yang lebih parah atau sebaliknya," kata Kingkin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Mantan Wadirlantas Polda Metro Jaya itu melanjutkan, kesimpulan dari evaluasi dan monitoring tersebut kemudian disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mengingat, larangan itu dibuat untuk mengurai kemacetan yang disebabkan mayoritas sepeda motor.

"Tadi sudah dirapatkan dan kajian-kajian yang intinya kita sama-sama wujudkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas di Jakarta," ujarnya.

(Baca Juga: Pengendara Senang Larangan Motor di Jalan MH Thamrin Dicabut)

Sekadar diketahui, MA mengabulkan permohonan Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar terkait Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Kedua pemohon itu merasa dirugikan dengan aturan yang diterbitkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.

(Baca Juga: Sepeda Motor Diberlakukan Ganjil-Genap, Ini Sikap Sandiaga ke Dirlantas Polda Metro)

Berdasarkan pertimbangan hakim yang diketuai Irfan Fachrudin, MA memutuskan, Pergub itu bertentangan dengan Pasal 133 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus dibatalkan.

 

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini