nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Anies Minta Anggaran Pengadaan Lift Dibatalkan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2018 22:26 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 24 338 1849848 anies-minta-anggaran-pengadaan-lift-dibatalkan-CSu8Vyemxe.jpg Sekda DKI Saefullah. Foto Okezone/Fadel Prayoga

JAKARTA – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan meminta anggaran pengadaan lift dalam renovasi rumah dinas Gubernur DKI dibatalkan.

"Tadi saya sudah saya cek siapa yang perintah? Rupanya ini atas inisiatif dari Dinas Cipta Karya. Karena Pak Gubernur merasa ini tidak perlu lift ini dengan APBD, beliau memerintahkan pada saya, 'Pak Sekda tolong ini dimatikan,'" kata Saefullah di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Setelah mendapat imbauan dari Anies, lalu ia memberi tahu ke Bappeda dan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Ia menjelaskan, rencana pengadaan lift merupakan inisiatif dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, tapi tak terkonfirmasi ke dirinya dan gubernur.

"Ternyata itu jadi wewenang dari kepala dinas, mau rehab semua tergantung kepala dinas," imbuhnya.

BACA: Anies Bakal Ajak Anak-Anak ke Sawah Ikut Memanen Padi

BACA: Anies: Rumah DP Nol Rupiah Bukan untuk Diperjualbelikan!

Anies Baswedan Swafoto dengan Anggota Satpol PP Perempuan di Peringatan Hari Ibu

Saefullah menyayangkan langkah dari kepala dinas yang tak melakukan observasi terlebih dahulu sebelum memasukkan pengadaan lift ke dalam renovasi rumah dinas Gubernur DKI. Sehingga, pihaknya menjadikan hal ini sebagai pembelajaran agar ke depannya untuk lebih hati-hati.

"Saya pikir ini clear dan sekaligus sebagai kritik pada semuanya bahwa lain kalau membahas itu detail pada tingkat komisi sampai Banggar (badan anggaran). Jadi misalnya kalau ada rehabilitasi pedestrian di Merdeka Barat, harus dihitung panjangnya sekian, item-nya itu dibahas. Itu fungsi pembahasan," tutur Saefullah.

Menurutnya, meski anggaran itu sudah berada di dalam pos APBD DKI 2018, tapi perencanannya masih bisa tak dilaksanakan. Sebab hingga kini belum dilakukan kontrak dengan pihak ketiga.

"Bisa saja ini tidak dikerjakan, tidak dikeluarkan dalam kontrak. Kalau nanti sudah ada kontrak, jangankan satu item. Semua item tidak perlu direhab juga bisa saja," pungkasnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini