nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Pemalsuan Akta Bacakan Pledoi di PN Jakut

ant, Jurnalis · Senin 19 Februari 2018 21:08 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 19 338 1861752 kuasa-hukum-terdakwa-kasus-pemalsuan-akta-bacakan-pledoi-di-pn-jakut-UQIWxwtCmJ.jpg ilustrasi (Foto: Ist)

JAKARTA – Hiendra Soenjoto, seorang pengusaha petikemas yang menjadi terdakwa kasus dugaan pelanggaran Pasal 263, 264 dan 266 ayat (1) KUHP tentang pembuatan akta autentik palsu kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Dalam pembacaan nota pembelaan, Hiendra merasa telah dikriminalisasi yang sarat konspirasi.

Pledoi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum yakni YW Mere, Ramahdi Adi Lesmana dan Aristo Yanuarius Seda menyebutkan bahwa pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya hanya berdasar asumsi belaka lantaran tidak menjelaskan tentang bukti kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti.

“Bahwa terdakwa Hiendra Soenjoto berdasarkan alat bukti yang sah, tidak terbukti bersalah sesuai dakwaan primer Pasal 264 ayat (1), dakwaan subsider Pasal 266 ayat (1), dan dakwaan lebih subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP," kata Ramahdi, Senin (19/2/2018).

(Baca juga: Nah! Hakim Diminta Hormati Putusan Praperadilan Kasus Pembuatan Akta Palsu)

Ditambahkan bahwa, Hiendra diangkat menjadi Dirut PT MLC berdasarkan Akta Nomor 18 tanggal 11 November 2013 tentang Keputusan Rapat PT MLC. Namun ternyata, terdakwa telah diberhentikan sebagai Dirut PT MLC berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014 tentang pernyataan keputusan Rapat PT MLC tanpa adanya pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

Setelah mengetahui pemecatan itu, Hiendra lalu mengajukan gugatan terhadap Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tanggal 12 Juni 2014 tersebut, yang sampai saat ini proses gugatan masih tahap kasasi. Ramahdi menambahkan, tim kuasa hukum telah melakukan kajian yuridis berdasarkan analisa fakta.

“Sesuai dengan analisa fakta, maka kami melakukan kajian yuridis dengan fokus membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa Hiendra Soenjoto pada dakwaan primer Pasal 264 ayat (1), dakwaan subsider Pasal 266 ayat (1), dan dakwaan lebih subsider Pasal 263 ayat (1) KUHP, tidaklah terbukti,” tegasnya.

(Baca juga: Abaikan Putusan Praperadilan, Terdakwa Kasus Akta Palsu Sesalkan Sikap Kejaksaan)

Hiendra sebelumnya dituntut enam bulan penjara oleh JPU. Akan tetapi sepekan sebelum tuntutan, dua pengusaha yang berseteru, yakni mantan Dirut PT MIT, Heindra Soenjoto dan rekan bisnisnya Azhar Umar akhirnya berdamai dalam sidang yang digelar di PN Jakut pada 30 Januari 2018 lalu.

Pasca-perdamaian itu, kuasa hukum Hiendra lainnya, Onggang Napitu mengatakan, keduanya sepakat mencabut seluruh perkara baik pidana maupun perdata, dan seluruh saham menjadi milik Hiendra.

“Kemarin, Azhar Umar dan Azwar Umar telah menyerahkan seluruh saham mereka kepada klien kami Hiendra. Dengan adanya perdamaian itu berarti telah mengakhiri semua perkara di antara mereka, dan majelis harus menjatuhkan vonis bebas kapada Hiendra,” ucap Onggang.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini