nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sandi Minta Warga Jakarta Setop Pakai Air Tanah, Ganti dengan PAM

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 13 Maret 2018 11:34 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 13 338 1871936 sandi-minta-warga-jakarta-setop-pakai-air-tanah-ganti-dengan-pam-tFYlpm9Vwb.jpg Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sedang gencar melakukan razia terhadap gedung-gedung pencakar langit di Ibu Kota terkait pengoperasian air tanah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan pemakaian air tanah di rumah.

Sebab, kata Sandi, penurunan kontur tanah di Jakarta sudah mencapai ke tingkat mengkhawatirkan. "Dan kita mau sekarang juga seluruh masyarakat (terlibat dalam) gerakan saling mengingatkan, tetangga juga untuk setop mengambil air tanah. Karena penurunan muka tanah kita disebabkan oleh penyedotan air tanah," kata Sandi di Gedung Teknis, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).

Sandi mendorong penggunaan air PAM untuk penggunaan pribadi. Karena penggunaan air tanah yang terlalu banyak bisa menimbulkan kerugian untuk kehidupan jangka panjang. "Dan itu bisa dihindari dengan lebih disiplinnya kita mengelola air kita. Gunakan air PAM. Kita dorong PAM untuk berinvestasi untuk pipanisasinya. Dan kita setop untuk mengambil air tanah," ujarnya.

(Baca juga: Cek Pengelolaan Sumur Resapan, Anies Sambangi Hotel Sari Pan Pacific)

Tak hanya memberi instruksi, Sandi juga akan menyetop pemakaian air tanah di rumahnya, dan mengganti dengan air PAM. "Rumah saya ternyata ada sumur air tanah juga. Jadi ini yang kita mau matikan. Mau tukar semuanya kepada air dari PAM," tegas Sandi.

Pemprov DKI Jakarta meminta pemilik gedung bertingkat menyediakan sumur resapan, mengelola air limbah, dan menghentikan penggunaan air tanah. Tim pengawasan terpadu akan merazia satu per satu gedung mulai 12 Maret hingga 21 Maret 2018.

(Baca juga: Pemprov DKI Razia Puluhan Gedung Bertingkat)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sejak 6 Februari lalu dirinya telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No279Tahun2018 yang isinya membentuk tim pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan/ gedung dan perumahan.

Tim akan terbagi menjadi lima dengan masing-masing tim berjumlah 10 orang. Mereka akan mendatangi gedung-gedung untuk memastikan gedung telah menaati aturan. Selama pemeriksaan yang berlangsung sekitar dua pekan itu tidak akan ada penindakan.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini