nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Minta Pemprov DKI Segera Terapkan Jalan Berbayar di Ibu Kota

Badriyanto, Jurnalis · Senin 26 Maret 2018 13:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 03 26 338 1877941 polisi-minta-pemprov-dki-segera-terapkan-jalan-berbayar-di-ibu-kota-vEZ7ZsxRpr.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menetapkan sistem jalan berbayar elektronik atau yang disebut dengan Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan khusus di jalan protokol Ibu Kota.

Menurut Halim, jumlah kendaraan dalam Ibu Kota mencapai 20 juta per harinya, dan diprediksi akan terus bertambah seiring waktu berlalu dan bahkan akan lumpuh apabila terus dibiarkan. Sistem jalan berbayar itu dianggap salah satu solusi yang efektif untuk mengurai kemacetan di wilayah DKI Jakarta.

"Kalau bisa ERP (jalan berbayar) dipercepat, tapi semuanya adalah kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta," kata Halim saat dikonfirmasi wartawan, Senin (26/3/2018).

 (Baca: Mobil Masuk Jakarta Jadi Berbayar Akan Beroperasi Maret 2019)

Halim menyampaikan, pihaknya juga sudah menyiapkan sistem tilang elektronik atau yang disebut Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), untuk mendukung program tersebut. Selama ini kendala yang dihadapi mengapa belum dilaksanakan ERP karena infrasuktur transportasi yang masih dalam tahap pembangunan.

"Kan perlu adanya infrastruktur pendukung dan sekarang masih dibangun seperti LRT, MRT dan yang lainnya," tegas Halim.

Dikatakan Halim, berdasarkan informasi yang ia dapat, sistem ERP itu sudah masuk dalam tahap lelang, rencananya akan berlaku untuk kendaraan roda empat yang melintas di Jalan Sudirman, Thamrin. Halim yakin sistem jalan berbayar itu akan mengurangi kemacetan di Jakarta hingga mencapai 60 persen.

Sekadar informasi, selain menyiapkan sistem jalan berbayar dalam kota atau ruas jalan protokol, Pemprov DKI Jakarta juga dikabarkan sedang menyiapkan konsep sistem kendaraan luar yang ingin masuk Jakarta, berbayar. Pasalnya, sistem baru itu ditargetkan beroperasi paling akhir pada Maret 2019.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini