Pro Kontra Penggusuran Pasar Kemiri Muka Depok

Wahyu Muntinanto, Okezone · Rabu 18 April 2018 18:33 WIB
https: img.okezone.com content 2018 04 18 338 1888400 pro-kontra-penggusuran-pasar-kemiri-muka-depok-47rDPvJ5i0.jpg Ilustrasi Pasar (foto: Okezone)

DEPOK - Penggusuran Pasar Kemiri Muka, Depok, pada 19 April 2018 menuai pro dan kontra. Wali Kota Depok Idris Abdul Somad meminta agar eksekusi pasar tersebut ditunda.

Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok Sobandi mengatakan, sebelum aksi unjukrasa pedagang Pasar Kemiri Muka berlangsung, pada Senin 16 April 2018, Wali Kota Depok sempat menyambangi kantornya.

(Baca Juga: Pasar Kemiri Muka Depok Akan Digusur, Nasib 2 Ribu Pedagang Terancam)

Kedatangan Wali Kota Depok itu meminta agar eksekusi Pasar Kemiri Muka ditunda. Sobandi menyebutkan, alasan Wali Kota Depok bahwa Putusan MA non-executable, dan ada peralihan hak, dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Negara.

"Betul Wali Kota sangat care mendukung masyarakatnya beliau datang ke sini. Beliau juga minta ke kami (pihak PN ) agar eksekusi di tunda," kata Sobandi kepada wartawan di PN Depok, Rabu (18/4/2018).

Pasar Kemiri MukaKondisi Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat (foto: Wahyu/Okezone)

Kedatangan Wali Kota untuk menunda eksekusi Pasar Kemiri Muka ke PN Depok sempat dipertanyakan, terlebih kedatangan itu sebelum aksi unjukrasa pedagang pasar di depan gerbang PN Depok. Hadirnya orang nomor satu di Depok tersebut diduga melakukan intervensi terhadap hasil putusan PN yang akan mengeksekusi pasar lusa nanti.

"Bentar, mengenai intervensi, itu bukan bentuk intervensi. Semua orang seperti para pedagang tadi boleh menyampaikan aspirasinya. Itu menjadi pertimbangan," ucap Sobandi.

Kemudian, tekanan juga datang dari Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo. Menurut Hendrik, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan kepada PN Depok dan Polresta Depok untuk menunda eksekusi Pasar Kemiri Muka.

Penundaan tersebut, tentu akan memberi waktu kepada DPRD dan Wali Kota untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa disana. "Sehingga apa yang menjadi tujuan dan keinginan para pedagang bisa terpenuhi," ucap Hendrik.

Sementara disisi lain, Pakar Hukum Muhammad Razali berpendapat bahwa himbauan Wali Kota Depok menunda proses eksekusi Pasar Kemiri Muka bisa dikategorikan sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum. PN Depok adalah lembaga hukum independen yang harus di hormati apa yang menjadi keputusan yang telah ditetapkan.

Lebih jauh, ungkap Razali, dapat ditunda atau tidak eksekusi adalah murni kewenangan Pengadilan dengan pertimbangan ketua pengadilan. Adapun jika alasan penundaan dikaitkan dengan adanya gugatan perlawanan (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan eksekusi oleh para pedagang dapat dilakukan apabila gugatan dalam provisi penggugat yang meminta penundaaan atau pembatalan dikabulkan dalam putusan sela perkara tersebut.

"Putusan sela itu kemudian dapat dijadikan dasar untuk menunda atau membatalkan eksekusi. Kalau tidak, yang proses eksekusi jalan terus," jelas Razali saat dihubungi wartawan.

(Baca Juga: Pekan Depan PN Depok Eksekusi Pasar Kemiri Muka, Pedagang Siap Direlokasi)

Menanggapi hal tersebut diatas, Pakar Hukum Universitas Pancasila (UP), Dr. Adnan Hamid berpendapat bahwa himbauan Wali Kota Depok dan surat Ketua DPRD Kota Depok menunda proses eksekusi pasar Kemirimuka merupakan sebuah bentuk intervensi.

"Kalau Wali Kota mau mengupayakan proses hukum kenapa tidak sebelum inkrahct dilakukan," jelas Adnan

Pasalnya, Putusan Hukum yang sudah Inkracht (berkeluatan hukum tetap) sebetulnya sudab tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan untuk mencegah eksekusi. Selain dari sisi pertimbangan-pertimbangan Ketua PN Depok yang dapat dijadikan sebagai alasan kuat penundaan.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini