Polisi Telusuri Maladministrasi Penataan di Pasar Tanah Abang

Achmad Fardiansyah , Okezone · Kamis 31 Mei 2018 21:25 WIB
https: img.okezone.com content 2018 05 31 338 1905089 polisi-telusuri-maladministrasi-penataan-di-pasar-tanah-abang-ctkbAuvsC1.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Polda Metro Jaya terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengetahui sejauh mana kasus dugaan pelanggaran penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk mengetahui hasil koordinasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Ombudsman RI perihal rekomendasi yang mereka keluarkan tentang kebijakan penutupan jalan tersebut.

"Saya sudah pernah bilang, hasil Ombudsman seperti apa (bertemu dengan Pemprov DKI Jakarta). Hasilnya apakah ada kesepakatan lain saya belum tahu, harusnya ini sudah 60 hari belum?," katanya kepada wartawan, Kamis (31/5/2018).

 PKL Tanah

Jika koordinasi kedua belah pihak sudah selesai atas rekomendasi tersebut, pihaknya akan meminta keterangan terkait pandangan ORI atas penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Rekomendasi kan batasnya 60 hari, kalau belum ya masih nunggu. Kalau sudah ya kita bertanya kepada Ombudsman dari sisi mereka pelayanan publik mana yg diabaikan? karena Ombdusman fokusnya pada pelayanan publik. Kita mau lihat dari itu, karena kalau dari hal yg diabaikan apakah pengabaian terhadap pelayanan publik berdampak pada penyalahgunaan wewenang atau tidak. Kalau ia, bisa lakukan proses hukum," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, ORI telah menemukan dugaan maladministrasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan penataan di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

 PKL Tanah Abang

Maladministrasi yang diduga dilakukan Pemprov itu dapat ditemukan atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.

Laporan tersebut bernomor LP/995/II/2018/PMJ.Dit Reskrimsus tertanggal 22 Februari 2018. Anies diduga melanggar Pasal 12 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Jalan.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini