nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Segel 932 Bangunan Pulau Reklamasi, Anies Tegaskan Hukum Tak Pandang Bulu

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 07 Juni 2018 13:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 06 07 338 1907716 segel-932-bangunan-pulau-reklamasi-anies-tegaskan-hukum-tak-pandang-bulu-fBkXTULf9O.jpg Anies saat memantau penyegelan bangunan Pulau Reklamasi. (Foto: Harits/Okezone)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah melakukan penyegelan 932 bangunan yang berada di atas Pulau D reklamasi. Hal ini langsung disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memantau penyegelan oleh ratusan Satpol PP.

“Jumlah bangunan yang disegel ada 932 bangunan terdiri dari 409 rumah, 212 rukan (rumah kantor) dan 313 jadi satu unit rukan dan rumah tinggal,” kata Anies di Pulau D, Kamis (7/6/2018).

Anies menyatakan, penyegelan ini merupakan bentuk ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Anies Baswedan memantau penyegelan bangunan di Pulau D reklamasi. Foto: Harits T/Okezone

“Kita menegaskan kepada semua bahwa di DKI Jakarta kita akan menegakkan aturan kepada semua, bukan hanya tegak kepada mereka yang kecil dan lemah tetapi kepada mereka yang besar dan kuat,” tegan Anies

Mantan Mendikbud itu berharap, ke depannya semua kegiatan yang ada di wilayah DKI Jakarta mengikuti aturan yang berlaku. “Dan kita ingin agar semua kegiatan di Jakarta mengikuti tata aturan yang ada,” papar Anies.

(Baca juga: Tiga Aturan yang Dilanggar hingga Pemprov DKI Menyegel Bangunan Pulau Reklamasi)

Pasca disegel, Anies mengatakan nantinya Pulau D ini akan diawasi oleh petugas Satpol PP untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas di sana.

“Setelah ini ditutup nanti petugas dari Satpol PP akan mengawasi lokasi ini sehingga tidak ada kegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Satpol PP menyegel bangunan di Pulau Reklamasi. Foto: Harits/Okezone

Pantauan Okezone di lokasi, penyegelan itu dilakukan dengan menempelkan spanduk bertuliskan ‘Bangunan Ini Disegel.

Di dalamnya ditulis aturan yang dilanggar yakni, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Gubernur Nomor: 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelanggaran Bangunan Gedung.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini