nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gedung Balai Kota DKI, 2 Rumah yang Disatukan untuk Jadi Pusat Pemerintahan

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 22 Juni 2018 08:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 06 22 338 1912594 gedung-balai-kota-dki-jakarta-2-rumah-yang-disatukan-untuk-jadi-pusat-pemerintahan-ibu-kota-rgK1PmLDcq.jpg Gedung Balai Kota Jakarta

JAKARTA - Gedung Balai Kota DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat, memiliki cerita tersendiri. Di balik megahnya gedung bernuansa putih itu, tersimpan kisah sejarah yang menarik untuk diulas.

Gedung utama Balai Kota terdiri atas beberapa ruangan. Di bagian depan terdapat pendopo, lalu ruang tunggu tamu gubernur, ruang tamu gubernur, ruang keja gubernur, ruang makan, ruang rapim, Balairung dan Balai Agung.

Bangunan dari peninggalan Belanda itu merupakan pusat pemerintahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. ‎Mungkin tak banyak yang tahu kalau dahulu kala gedung No.8 itu merupakan lokasi kediaman Residen Jawa Barat.

Sedangkan bangunan No.9 dipergunakan untuk Gemeentehuis Batavia dan rumah kediaman Burgemeester. Tempat itu menjadi Balai Kota sepenuhnya ketika Burgemeester dibuatkan rumah di samping Bisschopplein pada 1926 (sekarang Jl. Suropati No. 7, Jakarta Pusat yang dijadikan rumah dinas Gubernur DKI). Kemudian di tahun yang sama berganti nama menjadi Stad Gemeentehuis Batavia hingga masa penjajahan Jepang (1942-1945).

Di masa pendudukan Jepang gedung itu kembali berganti nama menjadi DJakarta Tokubetsusi dengan kepala pemerintahannya disebut Sityoo. Setelah Indonesia Merdeka, nama bangunan itu kembali berubah, yakni Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta.

Disadur dari Jakarta.go.id, Pada 21 Juli 1947, gedung pemerintah itu kembali mengalami pergolakan. Tak hanya perubahan nama, pemerintahan di Jakarta pun tidak dapat berjalan. Wali Kota Soewirjo beserta para pejabat Jakarta ditangkap dan diusir oleh pemerintahan Belanda yang saat itu belum mengakui Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945.

Setelah perundingan yang panjang antara Republik Indonesia dan pemerintah Belanda, akhirnya negeri kincir angin itu mengakui kemerdekaan Tanah Air pada 27 Desember 1949. Pada 31 Maret 1950, Soewirjo kembali diangkat menjadi walikota dan Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta.

Berjalannya Roda Pemerintahan

Sekira tahun 1954, masa pemerintahan walikota Soewirjo mulai berjalan. Beliau mengembangkan wilayah Balai Kota dengan membangun Gedung Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda yang berada tepat di sebelah Gedung Balai Kota juga dijadikan sebagai kantor pemerintahan.

Gedung itu digunakan sebagai kantor pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong. Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda pun dipindahkan ke Jalan Medan Merdeka Barat sebagai penggantinya.

Pada 1960, era kepemimpinan Walikota Sumarno, Kota Jakarta memperoleh kedudukan spesial menjadi tingkatannya setara dengan Daerah Swantantra Tingkat I. ‎Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja pun diubah menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta.

Kepala pemerintahannya pun tak lagi disebut wali kota, tetapi diganti menjadi gubernur. Dan pada 1964, Jakarta pun resmi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah itu, pada 1969 pada 1969, kompleks Balai Kota mengalami pengembangan kawasan. Pemerintah DCI Djakarta membangun Gedung Blok C (Balai Agung) untuk ruang sidang DPRDGR. Sedangkan untuk ruang sekretariat DPRD dan ruang kerja Sekretariat Daerah dibangun gedung blok F sebanyak empat lantai.

Pada 1972, nama Pemerintah DCI Djakarta diubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta karena pemberlakukan ejaan yang disempurnakan (EYD). Di tahun yang sama, pemerintah DKI membongkar gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24 yang kini ditempati oleh para pejabat tinggi di DKI dan dikenal dengan Gedung Blok G.

Renovasi gedung tersebut dimaksudkan sebagai proyek percontohan bagi pembangunan gedung-gedung tinggi lainnya di Ibu Kota. Tak hanya itu, pembangunan Gedung Blok G juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai di DKI.

Pada 1982, karena kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menampung aspirasi rakyat dalam menyalurkan keinginan dan permasalahan secara konstitusional dan sarana kelancaran tugas dan kewajiban, Pemerintahan DKI Jakarta Membangun gedung DPRD DKI yang menghadap ke Jalan Kebon Sirih.

Wisata Balai Kota

Gedung Balai Kota Jakarta dijadikan sebagai tempat wisata di masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Hal itu diterapkan di hari Sabtu dan Minggu.

Setidaknya, ada 8 ruang di Balai Kota yang dibuka untuk umum. Ruangan tersebut adalah ruang transit tamu, ruang tamu, ruang galeri foto gubernur, balairung program DKI, ruang tim pembebasan urusan tanah (TPUT), 2 ruang rapat pimpinan, dan balai agung. Ruang balai agung inilah yang disulap menjadi ruang bioskop.

Tampak belasan keluarga mengisi kursi-kursi yang ada di dalam balai agung. Banyak anak kecil usia sekolah dasar yang ikut serta menyaksikan film.

Tempat Pengaduan Warga

Loncat ke zaman sekarang, di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Djarot Saiful Hidayat, terdapat posko pengaduan warga di Pendopo Balai Kota. Masyarakat Ibu Kota dapat mengadukan masalahnya mulai pukul 07.30 WIB hingga 09.00 WIB.

Biasanya, bila ketiga pemimpin Jakarta itu baru tiba di Pendopo dari mobil dinasnya, mereka langsung menemui warga. Setelah mengetahui persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, dia langsung memerintahkan ajudannya untuk dihubungkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.

Bergantinya Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah Pilkada DKI 2017 lalu ke era kepemimpinan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, maka berubah juga peraturan yang diterapkan. Proses pengaduan warga Ibu Kota tak lagi harus ke Balai Kota.

Pendopo Balai Kota Jakarta menjadi sepi, Anies-Sandi mengubah prosedur penanganan warga menjadi ke tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang domisilinya jauh dari Balai Kota.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini