nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Sejumlah Barang Bukti Mobil Kasus First Travel Raib di Kejari Depok?

Wahyu Muntinanto, Okezone · Selasa 17 Juli 2018 20:45 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 07 17 338 1923711 sejumlah-barang-bukti-mobil-kasus-first-travel-raib-di-kejari-depok-BelANeioaC.jpg Foto: Okezone

DEPOK - Pengadilan Negeri (PN) Depok sudah manjatuhkan vonis terdakwa 3 bos First Travel Andika Surachman, Anniesa Devitasari Hasibuan dan Siti Nuraidah alias Kiki dengan hukuman penjara. Selain itu, seluruh aset yang dimiliki agen perjalan umroh yang menjadi barang bukti tersebut juga disita untuk negara.

Akan tetapi, dari sejumlah ratusan aset milik First Travel yang disita, 9 dari 11 barang bukti mobil mewah yang terparkir di halaman parkir Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok raib entah kemana.

Dari pengamatan Okezone dilapangan parkir Kejari, Depok, Kendaraan yang hilang itu yakni HRV B233 STY, Ford type ranger double B 9002 EWM, Nisan B 2264 RFP, Fortuner B 22 KHS, Hammer putih Nopol F 1051 GT, Toyota Vellfire putih Nopol F 777 NA, Pajero Sport F 797 FT, Volkwagen (VW) caravell F1861LP, Honda B19 EL.

 first

Sementara mobil yang tersisa di dalam parkiran kejari hanya Toyota Hiace putih nopol DK 9282 AH dan Daihatsu Siron B 282 UAN. Diduga, hilangnya kendaraan First Travel tersebut sejak pertengahan bulan juni 2018 tepat sebelum lebaran Idul Fitri.

Perlu diketahui, kendaraan mewah itu diletakan di halaman parkir Kejari Depok masih berstatus titipan karena belum memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrach.

Terkait hilangnya mobil mewah milik First Travel di Halaman Kejari Depok, Juru Bicara Pengadilan Negeri (PN) Depok Teguh Arifiano mengatakan, pihak kejaksaan sudah menyalahi prosedur.

"Barang bukti perkara yang belum berkekuatan tetap (inkrach) tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan walau sifatnya pinjam pakai. Karena dalam putusan majelis hakim PN Depok barang bukti tersebut disita untuk negara. Jika barang bukti itu tidak kembali bagaimana ?," kata Teguh selaku Hakim Anggota Perkara First Travel, di PN Depok, Selasa (17/7/2018).

 Kejari

Dia menjelaskan, meski pun dalam perkara kasus ini pihak kejaksaan sebagai eksekutor putusan, namun harus ada aturan prosedur yang harus dijalani untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.

"Semua harus ada aturan yang dijalani dan pihak kejaksaan harus menunggu status perkara First Travel berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu," jelasnya.

Sementara, ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) First Travel Heri Jerman dan Kepala Kejari Depok Sufari ketika dikonfirmasi melalui sambungan selular dan chat melalui aplikasi Whats Up terkait persoalan itu pun tidak menanggapi.

Majlis hakim Pengadilan Negeri Depok memutuskan seluruh aset First Travel disita oleh negara, keputusan ketua hakim yang di pimpin oleh Sobandi itu membuat polemik dan kerasahan calon jemaah umrah.

Atas putusan tersebut banyak korban calon jemaah umrah menangis di ruang sidang, mereka awalnya para korban berharap, hasil putusan hakim sesuai tuntutan JPU yang akan mengembalikan seluruh aset First Travel ke kerban melalui kuasa hukum. Namun kenyataan itu berbanding terbalik dengan hasil putusan majelis hakim, Rabu (30/5/2018).

 Kejari

"Menetapkan barang bukti berupa dua AC merek panasonic sampai dengan business sales agreement tanggal 23 januari 2015 dirampas untuk negara," kata Ketua Majelis Hakim, Soebandi saat bacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5/2018) lalu.

Adapun beberapa aset yang dijadikan barang bukti lainnya yakni kendaraan, rumah, restoran, tanah, apartemen, butik, dan dua pucuk senjata Airsofgun hingga beberapa bisnis lainnya. Ratusan aset ini yang dijadikan barang bukti untuk disita negara. Dengan alasan untuk proses pengembalian dana nasabah yang digelapkan ketiga terdakwa.

"Menimbang bahwa status barang bukti perkara ini yang tadi seluruh dihadirkan di persidangan hakim sependapat dengan penuntut umum kecuali barang bukti 1-15 surat yang menyatakan seluruh dikembalikan kepada calon jemaah first travel melainkan ditebus berdasarkan akta lelang pengurus first travel 1 tahun 2018 yang dipindahkan ke muspida untuk bagian proporsional," ucap anggota majelis hakim, Teguh, Rabu ini.

Terkait belum adanya putusan dari Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat atas kepailitan Firts Travel dengan tata cara penyitaan barang bukti untuk negara, Teguh tidak berani berkomentar panjang. Dengan alasan hal itu merupakan kewenangan Mejis Hakim Ketua yang memutuskan perkara tersebut.

"Mungkin ini dapat dijawab oleh Ketua PN Depok. Kami tidak tau seperti apa nanti pengembaliannya ke para korban, karena nanti itu tugas dari Kejagung," pungkasnya.

 

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini