nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kisah Rosida, 4 Tahun "Melawan" Rumah Sakit yang Diduga Lakukan Malapraktik ke Anaknya

Wijayakusuma, Jurnalis · Senin 06 Agustus 2018 18:16 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 08 06 338 1932615 kisah-rosida-4-tahun-melawan-rumah-sakit-yang-diduga-lakukan-malapraktik-ke-anaknya-mMeHes9hVu.jpg Rosida melakukan mediasi dengan RS Hermina di DPRD Bekasi (Foto: Wijayakusuma/Okezone)

BEKASI - Seorang ibu bernama Rosida (50) warga Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengadukan persoalannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, perihal dugaan malapraktik oleh Rumah Sakit Hermina Bekasi, terhadap anaknya yang kasusnya sudah berjalan selama 4 tahun lebih.

Sang anak, Rohman Oktarianda (12) diduga mengalami tindakan malapraktik di RS Hermina yang berlokasi di Kampung Duaratus, Margajaya, Bekasi Selatan, pada Februari 2014 lalu, yang menyebabkan nyawa korban melayang.

Terkait hal ini pihak rumah sakit diakui Rosida enggan bertanggung jawab. Ia pun terus memperjuangkan keadilan, dengan mendatangi sejumlah lembaga terkait. Namun upaya Rosida untuk memperoleh keadilan bagi buah hatinya tak jua membuahkan hasil.

"Waktu saya melapor ke Polres Bekasi, saya disuruh ke MKDKI untuk penanganannya, karena anak saya meninggal di rumah sakit. Saya bilang ke polisi, saya minta anak saya diautopsi, karena saya tidak ada alat bukti," kata Rosida kepada Okezone, Senin (6/8/2018).

Ia pun sempat mengadu ke MK DKI Jakarta. Namun pihak rumah sakit justru memberikan keterangan berbeda yang justru membuat Rosida terpojok.

"Saya tidak tahu kalau laporan dari pihak rumah sakit, katanya melakukan gawat darurat. Saya tidak terima dikatakan seperti itu. Padahal anak saya itu berangkat ke rumah sakit dalam keadaan sadar, suhu badannya 36 derajat," paparnya.

Rosida menceritakan, kala itu ia dan suami membawa korban yang tengah demam ke RS Hermina untuk melakukan cek darah sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Dari hasil pemeriksaan lab, korban dinyatakan positif terjangkit DBD dan dianjurkan untuk rawat inap.

"Ternyata hasil lab DBD. Trombositnya turun 48, tapi anak saya masih sadar. Anak saya disuruh rawat inap, saya bilang minta infus saja. Tapi dibilang tidak bisa, harus rawat inap baru nanti tindakan dokter," ujarnya.

"Saya tulis data-data itu, ternyata data yang saya tulis itu ditambahkan lagi untuk perawatan ICU. Saya tidak pernah memerintahkan untuk rawat ICU. Itu jadi kelemahan saya, bahwa ada data-data saya persetujuan tindakan dokter ditambahkan perawatan ICU. Saya tidak terima. Saya pernah mengadu ke KPAI Pusat dan dijelaskan tidak boleh dari pihak rumah sakit menuliskan sendiri. Karena dari awalnya orang tua pasien tidak pernah menyatakan dirawat inap," keluhnya.

Rosida tidak terima dengan pernyataan pihak RS Hermina yang diklaim sudah banyak direkayasa. Salah satunya adalah persetujuan permintaan orangtua korban untuk melakukan perawatan ICU, yang sebenarnya tidak pernah disetujui oleh Rosida.

"Dari investigasi yang diajukan, sudah banyak rekayasa. Orangtua pasien katanya menyetujui (perawatan ICU). Saya minta surat aslinya tapi tidak diberikan. Saya minta surat penolakan ICU yang saya tulis tangan, itu sudah dirubah jadi permintaan. Saya ditanya polisi ada alat bukti, saya tidak ada aslinya," jelasnya.

Tak hanya rekayasa data, lanjut Rosida, selama korban di rumah sakit, Rosida merasakan anaknya tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk pasien yang dinyatakan kritis.

"Dokter menyatakan kalau anak saya kritis. Kalau kritis saya minta dibawa pulang, buat apa dirawat di rumah sakit. Saya sudah bayar kamar, selama 12 jam tidak dipindahkan ke kamar yang saya bayar Rp1.380.000, itu kelas 3," paparnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanty yang ditemui Okezone usai menggelar pertemuan dengan DPRD Kota Bekasi, menyampaikan bahwa DPRD meminta pihaknya untuk mengumpulkan data-data terkait kasus yang menimpa korban.

"Sudah diproses dewan, kita tunggu saja. Hasil pertemuan meminta pengumpulan data dari masing-masing pihak, baik rumah sakit terkait penanganan korban dan dari Dinkes Kota Bekasi, sesuai dengan fungsi masing-masing. Maksimal hari Senin data harus sudah masuk ke dewan untuk dilakukan pengevaluasian," katanya.

Ditambahkan Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai, pihaknya memberi waktu kurang lebih sepekan kepada pihak RS Hermina dan Dinkes Kota Bekasi, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses evaluasi nanti.

"Kalau dari pengadu (Rosida) kan sudah, jadi kita tunggu dari Hermina dan Dinkes. Besok Senin paling telat data harus sudah masuk semua," kata Tumai.

Selanjutnya, kata dia, DPRD akan membentuk tim yang bertugas untuk membedah data, guna mempermudah tindaklanjut kasus dugaan malapraktik tersebut.

"Tiap tim ada unsur pimpinan, komisi 1, komisi 4, ada unsur perwakilan saja. Setelah itu akan ditindaklanjuti. Tim untuk membedah data. Kita belum bisa berandai-andai. Hanya ada warga yang mengadu dan sudah menjadi kewajiban kita untuk menindaklanjuti," tandasnya.

Sementara, pihak RS Hermina yang dalam pertemuan diwakili oleh 4 orang dimana salah satunya merupakan Wakil Direktur, enggan berkomentar saat dimintai keterangan.

Dari pantauan Okezone di lokasi, pertemuan di gedung DPRD Kota Bekasi turut dihadiri Wakil Ketua I, II dan III. Sedangkan Rosida sebagai pengadu sekaligus pihak korban, hadir dengan kawalan ormas GMBI.(kha)

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini