Pasca OTT KPK, Proyek PUPR di Bekasi Bakal Mandek

Wijayakusuma, Okezone · Senin 15 Oktober 2018 19:48 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 10 15 338 1964412 pasca-ott-kpk-proyek-pupr-di-bekasi-bakal-mandek-skPGSyNEQ1.jpg Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone)

BEKASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi terkait kasus perizinan properti. Beberapa proyek PUPR yang sebelumnya sempat berjalan, dipastikan akan mandek untuk sementara waktu.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, saat memberi konfirmasi terkait penangkapan anak buahnya tersebut, di kantor dinas Bupati di Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone)	Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone)

(Baca Juga: 10 Orang Ditangkap saat OTT KPK di Bekasi) 

"Pasti berpengaruh. Pasti terbengkalai. Kita enggak bohong," kata Neneng kepada awak media, Senin (15/10/2018).

Neneng sendiri mengaku belum mengetahui siapa saja Dinas PUPR yang diciduk KPK. Karena itu, ia belum bisa memastikan apakah akan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt), untuk menyelesaikan proyek yang terbengkalai tersebut.

"Sekarang kan kita juga tidak tahu kabidnya siapa saja yang diamankan. Yang diangkut siapa, yang stay di kantor siapa, saya pun tidak tau," akunya.

"Kita kan mesti pikirkan, itu kan ada Plt apa engga. Saya belum tentu memastikan saya angkat Plt. Kita koordinasi dengan Sekda dan pejabat lain. Besok kita kongkow dulu dengan staf yang ada. Baiknya gimana melangkah supaya program ini tidak terbengkalai. PLT kan gak gampang nyari itu," paparnya.

Selain itu, kata Neneng, imbas penangkapan juga berpengaruh pada pelayanan di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, yang akan terganggu untuk sementara waktu pula. Ia pun tidak bisa memastikan kapan pelayanan akan kembali normal.

Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone)	Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone) 

"Iya, terus gimana dong, kita juga bingung. Ya sebisa mungkin harus tetap bekerja sih. Tapi kalau kondisinya begini, ya gimana. Tapi harus tetap kerja dengan segala keterbatasan," paparnya.

Meski beberapa media sudah gencar mengabarkan siapa saja Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang terjaring OTT, namun Neneng belum mau beragumen dan akan tetap menunggu keterangan resmi dari KPK.

"Saya tidak tahu siapa-siapanya. Terkait apa, saya juga tidak tahu. Saya tahunya ditelepon pak Sekda, katanya ada penggeledahan, begitu doang. Makanya masih menunggu informasi dari KPK," ujarnya.

Ia pribadi mengaku sudah memperingatkan sebelumnya kepada seluruh SKPD termasuk PUPR, untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

"Saya sudah wanti-wanti waktu awal tahun ke Kasi Bidang Tata Ruang dan Kabid Tata Ruang PUPR. Saya juga sudah himbau agar hati-hati," akunya.

Terkait hal ini, Neneng pun mengakui pengawasan yang diberikan pihak inspektorat untuk pencegahan tindak korupsi di pemerintahannya, belum sepenuhnya maksimal. Untuk itu, ia berencana akan melakukan evaluasi ke depannya.

"Kita sudah berupaya sih untuk bagaimana supaya semua berjalan sesuai aturan. Kita ada inspektorat. Tapi kalau ada kejadian ini, kan belum maksimal. Pastinya akan ada evaluasi," katanya.

(Baca Juga: KPK Segel Kantor Dinas PUPR Bekasi) 

Sementara itu, Kasi Pengamanan dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ricardo menyebutkan ada tiga ruangan yang disegel oleh KPK usai digeledah pada Minggu sore.

"Ada tiga ruangan di Dinas PUPR yang disegel. Ruang Kadis PUPR Jamaludin, ruang Sekretaris Dinas Imam Nugraha, sama Kabid Tata Ruang Neneng," ujarnya.

Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone) Ruangan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Disegel KPK (foto: Wijayakusuma/Okezone) 

Selain menyegel, KPK juga mengamankan barang bukti uang sebesar Rp1miliar lebih, yang bercampur pecahan dollar Singapura.

Dari pantauan Okezone, suasana kantor Dinas PUPR yang berada di perkantoran Bupati Bekasi, terlihat sepi dan minim aktivitas. Ruang kantor yang awalnya diberi segel KPK, kini berganti hanya rantai dan gembok.

(fid)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini