Ironi Warga TPST Bantargebang, Bertahun-tahun Kebagian "Bau" Tanpa "Uang"

Wijayakusuma, Okezone · Senin 19 November 2018 20:06 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 19 338 1980020 ironi-warga-tpst-bantargebang-bertahun-tahun-kebagian-bau-tanpa-uang-9BSF0daZ6V.jpg Sampah Bantar Gebang (Foto: Wijayakusuma)

BEKASI - Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sejauh ini kerap menjadi polemik bagi warga sekitar, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik. Polemik yang terjadi pun selalu berkutat seputar dana hibah dan kompensasi.

Seperti diketahui, dana kompensasi atau yang biasa disebut "uang bau", merupakan bentuk kompensasi bagi warga terdampak TPST Bantargebang yang diberikan oleh Pemprov DKI melalui Pemerintah Daerah. Sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MoU, dana kompensasi sebesar Rp600ribu per kepala keluarga (KK), akan dibayarkan per triwulan.

Di Kota Bekasi sendiri terdapat tiga kelurahan di Kecamatan Bantargebang yang terdampak TPST Bantargebang, yakni Kelurahan Cikiwul, Ciketing Udik dan Bantargebang, dengan jumlah keseluruhan 18.000 KK. Warga di tiga kelurahan tersebut sempat beberapa kali melakukan demo terkait pencairan uang bau yang mandek. Warga menuding Pemerintah Daerah berada di balik lambannya pencairan.

Baca Juga: Bahas Polemik TPST Bantargebang, Wali Kota Bekasi Datangi Balai Kota

Sampah

Hal serupa juga terjadi pada warga terdampak di perbatasan Kota dan Kabupaten Bekasi, tepatnya di Perumahan Taman Rahayu RW 05, 06, 07 Kampung Serang, Taman Rahayu, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, warga di ketiga RW tersebut mengaku, belum pernah sekalipun mendapat dana kompensasi dari Pemerintah Daerah.

Kondisi ini tentunya sangat miris, karena uang bau yang seharusnya wajib diberikan sebagai ganti kerugian yang dialami warga akibat tanah dan udaranya tercemar, justru tidak pernah diterima. Alih-alih mendapat uang bau, warga malah hanya kebagian "bau" tanpa disertai "uang"nya.

"Belum sama sekali mendapatkan (uang bau). Padahal warga Serang Taman Rahayu khususnya di tiga RW, selalu menghirup udara pengap dari TPST Bantargebang," kata Ketua RT 02, Emin Suryana kepada Okezone, Senin (19/11/2018).

Ia mengaku, warga sempat berunjuk rasa menuntut hak mereka atas dana kompensasi. Padahal dana tersebut untuk di Kota Bekasi dicairkan oleh Pemprov DKI, namun tak kunjung diberikan kepada warga terdampak di Kampung Serang Taman Rahayu.

"Kita pernah unjuk rasa satu desa, tapi tak mendapatkan hasil apa-apa. Sekarang Pemerintah DKI siap memberikan dana konpensasi. Tapi Pemkab Bekasi hingga saat ini masih belum merealisasikan kepada warga Taman Rahayu, dengan alasan masih proses yang tidak ada hasil," ungkapnya.

Warga berharap Pemerintah Daerah bisa segera memberikan hak mereka atas uang bau, yang belum diketahui besaran nilainya.

"Pemkab Bekasi agar menyegerakan proses pencairan dana kompensasi. Kami sangat berharap disamakan dengan tiga desa di Kota Bisa, yaitu Rp600ribu per tiga bulan," imbuh Emin.

Warga setempat mengaku akan bertindak tegas, bilamana hak mereka tak juga dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

"Warga Taman Rahayu kemungkinan akan menuntut Pemkab Bekasi agar benar-benar memperjuangkan nasib masyarakatnya yang setiap hari menghirup racun. Semoga di tahun 2019 warga sudah mendapatkan dana kompensasi," tandasnya.

Keluhan senada juga dilontarkan Ali (40) warga setempat. Menurutnya, bila diukur secara letak geografis, warga Kamoung Serang Taman Rahayu, Setu yang semestinya mendapat prioritas utama terkait dana kompensasi. Pasalnya, lokasi. Desa Serang Taman Rahayu berada di posisi yang sangat berdekatan dengan TPST Bantargebang, dibandingkan dengan wilayah terdampak di Kota Bekasi.

"Jika bicara radius, jarak Taman Rahayu sangat dekat sekali dengan TPST Bantargebang. Tapi kita seperti dianaktirikan saja gitu. Seperti di Kota Bekasi jaraknya berapa radius meter itu, berapa ratus ribu kilo mungkin kasarnya. Mungkin karena wilayahnya kota mendapat kompensasi, kita malah tidak dapat," ujarnya.

Padahal, kata dia, terdapat ribuan warga terdampak di Taman Rahayu khususnya anak-anak, yang setiap harinya menghirup udara kotor imbas dari TPST Bantargebang. Jumlah tersebut harusnya menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk sigap mencairkan uang bau yang menjadi hak warga.

"Untuk wilayah kita ada RW 05, RW 06 berikut RW 07. Bahkan, RW 07 juga sudah terkena dampaknya juga. Satu RW saja di sini lebih dari 1.000 KK. Kurang lebih pastinya 1.600 KK satu RW," papar Ali.

Ia menjelaskan, beberapa tahun sebelumnya warga pernah mengajukan tuntutan dana kompensasi. Namun hingga kini upaya tersebut tak juga membuahkan hasil. Tuntutan warga tak kunjung digubris Pemerintah Daerah.

"Kita mengajukan dengan cara prosedural kurang lebihnya, sekitar 2 tahun lalu sudah mengajukan. Pada saat itu kita hanya ikut-ikut berdemo saja. Kita memang belum melakukan secara konsep ulang," akunya.

Sampah

Baca Juga: Atasi Masalah Sampah, DPRD Minta Pemprov DKI Tak Hanya Andalkan Bantargebang

Dalam hal ini Ali berkeinginan Pemprov DKI bisa turun tangan menyikapi tuntutan ribuan warga terdampak di Taman Rahayu. Mengingat jarak warga setempat yang berdekatan dengan TPST milik Pemprov DKI tersebut.

"Harapan kita ke depan untuk lebih baik, jadi tidak memandang wilayah mana. Kita berharap adanya kebijakan dari Pemprov DKI, karena dengan radius yang sangat dekat ini, kita harap apa yang didapat warga Kota Bekasi juga dirasakan oleh kampung di sini. Intinya seperti itu," imbuhnya.

"Karena jika bicara rugi, padahal porsinya sama ruginya. Hanya saja dari segi kebijakan DKI sendiri, kita tidak ada," pungkasnya.

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini