Dituding Serobot Lahan untuk SDN 02, Ini Klarifikasi Dinas Pendidikan Tangsel

Hambali, Okezone · Jum'at 23 November 2018 01:39 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 23 338 1981525 dituding-serobot-lahan-untuk-sdn-02-ini-klarifikasi-dinas-pendidikan-tangsel-ki8L2QIjVp.jpg Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono (Foto: Hambali)

TANGSEL - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memberikan klarifikasi atas tudingan ahli waris mengenai penyerobotan lahan saat pembangunan gedung SDN 02 Muncul, Setu.

Kepala Dindikbud Kota Tangsel, Taryono menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan semua berkas dan dokumen saat proses awal membebaskan lahan bagi SDN 02 Muncul. Disana, semua prosedur dan ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

"Kan pembelian lahan itu tahun 2014, jadi sebelum dibayarkan harus ada kejelasan dulu soal akses jalan. Maka, muncul lah hibah bersama untuk akses jalan umum, semuanya terlibat dan menandatangani, termasuk ahli waris itu (Alm. H Mursan)," katanya dikonfirmasi Okezone di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Tangsel, Kamis (22/11/2018).

(Baca Juga: Tuntut Kembalikan Lahan, Warga Segel Gerbang Sekolah di Tangerang Selatan)

Diceritakan Taryono, surat hibah itu menjelaskan adanya kesepakatan untuk memberikan akses jalan di lokasi. Di mana, persetujuannya melibatkan pengurus lingkungan, kelurahan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta), dan Dinas Pendidikan.

 Warga Segel

Setelah lahannya dinyatakan sesuai ketentuan, lantas Dinas Perkimta memberikan rekomendasi kepada Dindik untuk segera mengeksekusi pembangunan gedung SDN 02 Muncul. Pembangunannya sendiri dimulai pada 2015, dan baru dinyatakan operasional untuk kegiatan belajar-mengajar pada 2016.

"Ada beberapa kali kita rapat bersama, untuk memastikan yang hibah bersama untuk akses jalan itu meliputi mana saja. Benarkah yang diklaim ahli waris sekarang ini bukan bagian dari hibah bersama itu? Untuk menjawabnya, saat ini kami terus menggelar rapat lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dengan Pak Lurah, Pak Camat, dan Dinas Perkimta," jelasnya.

(Baca Juga: Airin "Rayu" Jokowi Minta Kenaikan Anggaran Bangun Infrastruktur Pamulang)

Menurut Taryono, pembangunan gedung SDN 02 Muncul, sama sekali tidak menyerobot tanah warga. Ia menegaskan, tak ada sengketa lahan sekolah karena semua surat tanah yang akan dibangun itu sudah lengkap. Sehingga, sambungnya, jika ada penyegelan atas bangunan sekolah bisa dijerat dengan pelanggaran hukum yang serius.

"Insya Allah kami mencari jalan terbaik. Jika nanti memang ini sudah clear ternyata lahan yang dihibahkan, maka itu kan tidak perlu dibayar (ganti rugi). Tapi memang kami mengakui, bahwa dalam surat hibah itu tidak dinyatakan luas lahannya, makanya kami akan mengecek kembali dan mengukur lagi di lapangan," imbuhnya.

Dilanjutkannya, apa yang diklaim oleh ahli waris sebagai lahan miliknya adalah jalan umum yang melintas di depan pintu gerbang area Gedung SDN 02 Muncul, luasnya pun hanya sekira 32 meter saja.

"Saya juga sudah menangkap apa yang diklaim ahli waris untuk diganti itu adalah jalan di depan pintu gerbang, luasnya 32 meter, bukan 170 meter," tuturnya.

Fakta luas lahan yang dipersoalkan itu berbeda dengan apa yang disampaikan ahli waris almarhum H Mursan sebelumnya, di mana disebutkan lahan mereka yang ikut tergarap pembangunan SDN 02 luasnya meliputi 170 meter persegi.

"Intinya, kami Dindikbud ingin mencari jalan yang terbaik bagi dunia pendidikan kedepan, tapi juga keinginan itu jangan sampai merugikan masyarakat luas, kan kasihan. Jadi, kami berupaya sekuat mungkin mencari jalan terbaik atas hal semacam ini," ucap Taryono.

Lebih lanjut, Taryono berupaya memastikan agar kisruh klaim kepemilikan lahan seperti ini tak terulang dikemudian hari. Salah satu caranya, terang dia, adalah dengan menginventarisir semua dokumen dan berkas tentang pembangunan gedung sekolah yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan.

"Belajar dari pengalaman ini, kami sedang menginventarisir, menata legal standing tentang kepemilikan lahan itu, bekerjasama dengan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)," tukasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini