Anies: Undang-Undang Larang Sistem Jalan Berbayar Diterapkan ke Motor

Fadel Prayoga, Okezone · Minggu 25 November 2018 06:49 WIB
https: img.okezone.com content 2018 11 25 338 1982419 anies-undang-undang-larang-sistem-jalan-berbayar-diterapkan-ke-motor-WDNy1jxvAr.jpg Anies Baswedan cek trotoar Jalan Thamrin. Foto: Okezone/Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA – Masyarakat Ibu Kota sempat dihebohkan dengan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ingin menerapkan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, pihaknya tak akan memberlakukan ERP kepada kendaraan roda dua atau sepeda motor.

"Kalau undang-undangnya bilang ERP untuk kendaraan, kecuali kendaraan roda dua. Ya masa kita melanggar," kata Anies kepada wartawan, Minggu (25/11/2018).

Terkait regulasi, kata dia, hal itu sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Foto/Okezone

Di dalam Pasal 8 ayat 1 Pergub 25/2017 diatur kendaraan yang boleh melintas di jalan berbayar adalah mobil, bus, mobil barang, kendaraan umum, mobil dinas, ambulans, serta mobil pemadam kebakaran. Artinya, sepeda motor justru dilarang untuk melintasi jalan berbayar. "Kita harus ikut aturan. Masa melanggar," jelasnya.

Baca: Penerapan ERP di Jakarta, Menhub: Berbayar Hanya Jalan Tertentu

Baca: Penerapan ERP di Jakarta, Menhub: Berbayar Hanya Jalan Tertentu

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) kepada motor yang melintas di beberapa wilayah Ibu Kota.

"Dalam dokumen penawaran dinyatakan seperti itu, menjadi bagian yang dievaluasi untuk roda dua," kata Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Sigit menyatakan, beleid itu akan gugur lantaran pihaknya sedang membahas Perda terkait pemberlakuan ERP untuk kendaraan bermotor. (fzy)

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini