nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus Tewasnya Tahanan Polresta Depok, Ombudsman Temukan Maladministrasi

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Jum'at 14 Desember 2018 10:55 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 12 14 338 1991154 kasus-tewasnya-tahanan-polresta-depok-ombudsman-temukan-maladministrasi-LtZrnx8Xpv.jpeg Ilustrasi sel tahanan. (Foto: Shutterstock)

DEPOK – Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terkait tewasnya tersangka pencurian sepeda motor, Yulius Lucas Tahapary alias Ulis (35), di tahanan Polresta Depok pada 14 November 2018, Ombudsman Jakarta Raya menemukan maladministrasi. Penemuan maladministrasi itu mulai dari penangkapan hingga mekanisme pengawasan tahanan di dalam sel.

Hal tersebut tertuang dalam laporan hasil akhir pemeriksaan (LAHP) yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya tentang kematian tersangka Yulius.

Kepala Ombudsman RI Rerwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mengatakan sejak awal penangkapan Yulius hingga dinyatakan meninggal, Polresta Depok telah melakukan kesalahan prosedur dan aturan yang berlaku atau maladministrasi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan adanya maladministrasi. Sehingga, semua anggota Polresta Depok yang berwenang dalam proses itu hingga penahanan serta pengawasan tidak kompeten dalam melakukan tugasnya," kata Teguh dalam keterangannya, Jumat (14/12/2018).

(Baca juga: Tahanan Polresta Depok Tewas, Polisi Tetapkan 10 Tahanan Jadi Tersangka)

Dia menuturkan, ketika dilakukan penyidikan terhadap tersangka Yulius Lucas, penyidik Polresta depok tidak melakukan penunjukan dan memberikan pendampingan penasihat hukum kepada tersangka. Padahal, tersangka pencurian motor yang meninggal dengan luka lebam tersebut diancam dengan hukuman di atas 5 tahun penjara.

"Dalam proses penyidikan yang di atas 5 tahun harusnya perlu ditunjuk atau diberikan kuasa hukum, sehingga proses penyidikan hak tersangka dapat terpenuhi. Jika tidak ada maka hak tersangka tidak terpenuhi," tuturnya.

(Foto: Shutterstock)

Selain itu, lemahnya pengawasan penjaga tahanan serta satuan tahanan dan barang bukti (tahti) di Polresta Depok menjadi pemicu terjadinya pengeroyokan di dalam tahanan Polresta Depok.

"Intinya keseluruhan itu merupakan bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh Polresta Depok. Kami ingin memastikan supaya kasus serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," jelasnya.

(Baca juga: Tersangka Tewas di Ruang Penyidikan, IPW: Kapolres Depok Harus Bertanggung Jawab)

Atas hal tersebut, Ombudsman menyampaikan lima tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dan jajaran. Kelima tindakan itu adalah:

1. Kapolda kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya

Memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku pembina fungsi reserse untuk memberikan penyegaran melalui bimbingan teknis terkait dengan administrasi penyidikan guna mendorong kinerja penyidik serta atasan penyidik kepada Satuan Reskrim Polresta Depok serta dapat melakukan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka.

2. Kapolda kepada Direktur Tahti Polda Metro Jaya

Memerintahkan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya untuk memberikan penyegaran melalui bimbingan teknis terkait dengan implementasi Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perawatan Tahanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik kepada Satuan Tahti Polresta Depok maupun pejabat pengemban fungsi tahti di seluruh wilayah Polda Metro Jaya.

3. Kapolda Metro Jaya kepada Kapolresta Depok

Memerintahkan Kapolresta Depok melakukan perbaikan dalam pengawasan dan perawatan tahanan di ruang tahanan Polresta Depok melalui pengawasan yang efektif guna pencegahan kekerasan di ruang tahanan serta pemenuhan hak-hak tersangka selama dalam tahanan termasuk pemenuhan hak atas pemeriksaan kesehatan dengan melakukan reviu SOP Nomor Dokumen: SOP-Satuan Tahti-05/II/2013 tentang pelaksanaan perawatan tahanan dan pelaporan barbuk Polresta Depok dan polsek jajaran mengacu kepada ketentuan dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang perawatan tahanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(Foto: Shutterstock)

4. Kapolda kepada Kabid Propam Polda Metro Jaya

Memerintahkan Kabid Propam Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan serta pendalaman pelanggaran disiplin/kode etik terkait tewasnya Yulius Lucas, baik kepada Satuan Reskrim, Satuan Tahti Polresta Depok, dan Pamenwas yang bertugas saat Yulius berada dalam ruang tahanan Polresta Depok, sehingga terhadap proses yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat dan perbaikan bagi internal Polri.

5. Kapolda Metro Jaya

Melakukan evaluasi terhadap fasilitas ruang tahanan di Polda Metro Jaya dan seluruh Polres serta Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya guna memenuhi standar dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2015 tentang perawatan tahanan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini