Makin Diminati Masyarakat, Ojek Online Kerap Timbulkan Kemacetan

Wijayakusuma, Okezone · Sabtu 05 Januari 2019 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 04 338 2000153 makin-diminati-masyarakat-ojek-online-kerap-timbulkan-kemacetan-bXx4VMPcIJ.jpg Foto: Wijayakusuma/Okezone

BEKASI - Kehadiran moda transportasi berbasis aplikasi sejenis ojek online (ojol), harus diakui mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mereka yang memiliki rutinitas padat di luar rumah. Kemudahan transaksi dan biaya yang sangat terjangkau, menjadikan ojol semakin diminati masyarakat luas.

Tak heran jika keberadaan ojol saat ini kian menjamur seiring meningkatnya pesanan penumpang setiap harinya. Namun di sisi lain, kondisi ini juga dinilai merugikan masyarakat, lantaran sebagian besar driver ojol kerap mangkal di sembarang tempat hingga menimbulkan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bekasi, Yayan Yuliana menyampaikan, membeludaknya transportasi ojol menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Dalam hal ini pihaknya hanya bisa menyikapi dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 17 Tahun 2017, guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

"Prinsipnya Pemkot tidak bisa melarang keberadaan ojol, karena itu bagian dari dinamika masyarakat serta perkembangan IT transportasi. Makanya kita atur dalam Perwal. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, kondusifitas di masyarakat, baik kepada pelanggan maupun dengan ojek-ojek pangkalan yang ada," katanya kepada Okezone di Bekasi, Kamis (3/1/2019).

Pemkot Bekasi sendiri, kata dia, sebelumnya telah menyiapkan 29 titik lokasi mangkal driver ojol, agar bisa tetap mencari penumpang tanpa menimbulkan kemacetan. Diantaranya di depan stasiun, depan MM, Giant dan belakang kereta.

"Cuma memang sampai dengan saat ini, mereka itu mencari penumpang yang segampang-gampangnya. Mereka sudah kita siapkan tempat, tapi tetap saja melanggar aturan dengan mencari lokasi-lokasi yang dekat menjemput penumpang. Nah, ini yang selama ini terjadi. Padahal kita sudah siapkan tempat-tempat untuk mereka mangkal," paparnya.

Yayan pun mengaku telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Ya kalau koordinasi kemudian konsultasi dengan ini, saya kira sudah sering kita lakukan. Apakah itu dengan Polres, semuanya sudah kita lakukan. Cuma memang sekarang lebih kepada kedisiplinan dari mereka," ujarnya.

Ke depannya, Dishub berencana mengundang para driver ojol untuk memberikan imbauan agar mematuhi peraturan dengan mangkal di tempat-tempat yang sudah disiapkan.

"Tapi kita juga akan koordinasi dengan kepolisian dan Satlantas. Kemarin kita sudah koordinasi sebenarnya. Jadi intinya gini, lantas pun kalau memang harus diambil tindakan, ya diambil tindakan. Cuma sampai saat ini kita kan kucing-kucingan dengan mereka. Kita tertibkan hilang, kemudian datang lagi, begitu saja terus," tandasnya.

Terkait masalah ini, Dewan Transportasi Kota Bekasi, Harun Al Rasyid mengatakan, manfaat yang diberikan ojek online kepada masyarakat masih berbanding terbalik dengan legalitas yang dimiliki ojol sebagai alat transportasi.

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang lalulintas itu tidak terakomodir ojek online ini, namun keberadaannya sudah dirasakan bermanfaat oleh masyarakat. Jadi ojol ini bukan angkutan umum seperti layaknya bus dan lain sebagainya," ujarnya.

"Karena itu pemerintah perlu mencari terobosan hukum terkait keberadaan ojol, sehingga konsumen dan pengendara bisa terlindungi. Kalau sekarang ini seolah-olah ojol kendaraan yang liar, dalam artian tidak terakomodir secara hukum. Kalau itu tidak segera dibuat, maka berpotensi undang-undang yang ada itu eksistensinya menjadi menjadi lemah di mata hukum," paparnya.

Karena terbentur dengan aturan, lanjut Harun, maka keamanan ojol pun menjadi sulit untuk diakomodir secara hukum. Oleh sebab itu, ojol secara tidak langsung menjadi moda transportasi yang riskan untuk dinaiki.

"Kalau keberadaannya itu kan mengacu kepada undang-undang lalulintas, harus ada helm, lampu-lampu dan lain sebagainya. Tapi kalau terjadi sesuatu misalnya kecelakaan dan tindakan kriminal, itu tidak bisa menjangkaunya karena tidak masuk kategori angkutan umum. Karena itulah sangat riskan dari sisi keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen maupun pengendaranya," ungkapnya.

Kendati demikian, wacana penghapusan ojol yang dulu sempat beberapa kali disuarakan, akan berdampak serius terhadap perekonomian jika benar-benar dilakukan pemerintah.

"Tentu saja, dampaknya secara ekonomi ada. Dilihat dari keberadaannya, maka ojol ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi, serta kontribusi pembangunan daerah. Bukan sekedar penumpang saja, tapi bisa juga menjadi ekspedisi barang, distribusi barang, mengantarkan surat dan lain sebagainya," ujarnya.

Selain itu, masyarakat khususnya pengguna ojol, dipastikan akan bereaksi terhadap upaya penghapusan ojol. Terlebih moda transportasi ini tercipta berkat kemajuan teknologi yang tidak bisa dibendung. Bahkan, penumpang angkutan umum pun sudah mulai berkurang, akibat beralih ke ojol.

"Yang paling mungkin bagi masyarakat adalah ketika memilih ojek atau kendaraan itu, apakah aman, murah, nyaman atau soal waktu. Keberadaan ojol tidak bisa secara serta merta begitu (dihapus), karena ojek ini kan dari dulu ada cuma tidak menggunakan teknologi. Artinya, keberadaa teknologi ini sulit untuk dibendung oleh pemerintah dengan cara menghapus begitu saja," paparnya.

"Jadi pemerintah harus mengatur itu apakah itu nanti ada revisi undang-undang membuat Peraturan Pemerintah (PP) atau apapun namanya. Namun yang jelas keberadaan ojol harus dilindungi secara hukum karena sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini