nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengamat: Mafia Lahan Makam Bisa Disikat Kalau Sistemnya Diperbaiki!

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Sabtu 12 Januari 2019 12:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 01 11 338 2003371 pengamat-mafia-lahan-makam-bisa-disikat-kalau-sistemnya-diperbaiki-oGAECiONSV.jpg Tempat Pemakaman Umum (Foto: Harits Tryan)

JAKARTA - Tempat Pemakaman Umum (TPU) merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi setiap orang. Namun, maraknya pembangunan di kota besar membuat lahan pemakaman kian terbatas.

Hal ini acap kali dimanfaatkan para oknum pengelola makam untuk menjadikan 'tanah kuburan' menjadi lahan bisnis baru. Misal, pungutan liar kerap muncul ketika ahli waris tak membayar biaya retribusi, kemudian ditindih makam baru.

Ketua Dewan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Iwan Nurdin tak memungkiri adanya mafia lahan kuburan, seperti makam fiktif dan pungutan liar. Menurutnya, sistem yang ada sekarang pemicunya, dan kalau mau sikat mafia lahan makam, harus diperbaiki.

"Itu bisa diselesaikan kalau sistemnya diperbaiki. Apakah dengan online sistem, kemudian submit aplikasi lalu ahli waris bersangkutan langsung tahu lokasi mana akan digali di mana dan dibayarnya melalui e-payment," ujarnya kepada Okezone, Jumat (11/1/2019).

Infografis

Selain itu, ia menduga penyebab lainnya adalah kurang diperhatikannya para petugas makam oleh pemerintah daerah. Sehingga unsur kesejahteraan petugas makam turut menjadi faktor terjadinya pungutan liar.

Iwan menegaskan, fenomena ini sangat merugikan masyarakat, karena seharusnya siapa saja berhak atas TPU selama domisili identitasnya sama dengan wilayah TPU itu. 

"Sebuah tempat pemakaman umum yang berhak untuk dimakamkan disana untuk normal adalah warga setempat yang dibuktikan lewat kartu identitas dan surat keterangan," ungkap Iwan.

Artinya TPU bukan hanya bisa dimanfaatkan bagi orang berduit melainkan masyarakat kurang mampu memiliki hak yang sama. Ia pun menekankan agar petugas TPU tak ragu memberikan lahan kubur bagi yang tak mampu.

"(Apalagi) Biasanya ada orang meninggal tetapi tak mempunyai biaya tetapi dia tinggal di tempat yang lingkungan RT atau RW-nya aktif memiliki iuran bantuan dan kemudian nantinya diberikan bantuan surat ke kelurahan untuk bantuan dana retribusi," ujarnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini