nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Terima Aduan Pungli E-KTP, Bima Arya 'Ngamuk' di Disdukcapil Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Jum'at 18 Januari 2019 05:40 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 01 18 338 2006060 terima-aduan-pungli-e-ktp-bima-arya-ngamuk-di-disdukcapil-kota-bogor-yhC5yi6NMX.jpg Wali Kota Bogor Bima Arya di Disdukcapil (Putra/Okezone)

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugirto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Jawa Barat, setelah menerima aduan masyarakat atas dugaan ada praktik pungutan liar (pungli) pembuatan e-KTP.

Dalam sidak tersebut, Bima Arya langsung mengumpulkan seluruh pegawai Disdukcapil untuk dimintai penjelasan kondisi di Disdukcapil Kota Bogor.

"Saya masih menerima keluhan dari warga soal persoalan warga mengurus e-KTP. Apa yang sebetulnya terjadi? Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, persoalan yang tak bisa kita selesaikan karena terkait sistem dari pusat. Atau kedua, ketidakmampuan kalian untuk melayani warga dengan lebih baik," kata Bima, Kamis (17/1/2019).

Bima menjelaskan banyak warga yang mengadu melalui sosial media dan pesan singkat ke ponselnya bahwa ada oknum pegawai yang diduga melakukan pungutan liar untuk memuluskan pencetakan e-KTP.

"Ada yang sudah bertahun-tahun belum jadi. Saya jelaskan bahwa persoalannya adalah blanko dari pusat yang dikirim terbatas. Tapi dibantah dengan cepat oleh warga yang bilang temannya, tetangganya bayar sekian, selesai lebih cepat. Saya ingin pastikan apa yang sebenarnya terjadi di sini," tegas bima.

 

Dalam kesempatan Bima juga sempat menelepon Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh untuk memastikam ketersediaan blangko e-KTP di Kemendagri.

Pasalnya, petugas Disdukcapil beralasan bahwa lambatnya proses pencetakan e-KTP karena jumlah blanko yang disiapkan oleh pemerintah pusat tidak mencukupi atau terbatas.

"Assalamualaikum Pak Dirjen, izin berbicara sebentar, boleh? Biasa SOS blanko lagi, Pak Dirjen. Kira-kira kita butuh 70 ribu keping," ucap Bima, melalui sambungan telepon dengan Zudan.

Zudan pun menjawab bahwa ketersediaan blanko e-KTP di Kemendagri cukup banyak. "Silakan Pak Bima, ambil saja di kantor. Banyak," jawab Zudan.

Mendapatkan jawaban itu, Bima Arya lalu kembali memarahi petugas lantaran alasan yang diutarakan tidak sesuai dengan fakta dari Kemendagri.

"Saya sering mendapat keluhan dari warga soal e-KTP lama dan ada dugaan pungutan liar dalam pembuatannya supaya cepat. KTP lama sering saya jelaskan blankonya susah. Makanya di sini tadi langsung saya telepon,” ujarnya.

“Ternyata ada, tinggal diambil. Saya tegur Disdukcapil, kalau kurang lapor ke saya. Susah amat, sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat,” kata Bima.

 

Ia menambahkan, jika petugas masih menjawab blanko kurang kepada warga, maka dirinya tak segan untuk melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Disdukcapil Kota Bogor.

"Jadi, selesai masalah blanko. Jika ada lagi alasan mengenai blanko, saya akan mutasi besar-besaran di Disdukcapil semuanya. Berarti mereka nggak mampu bekerja. Besok akan diambil 70 ribu blanko sesuai kebutuhan di sini. Harus cepat diberikan kepada warga yang sudah menunggu lama. Kalau nggak siap, saya akan rombak semuanya di sini," jelas Bima.

Bima pun berjanji akan membongkar dugaan adanya pungli tersebut karena menurutnya keluhan warga merupakan persoalan yang sangat keterlaluan jika memang benar dilakukan oleh pegawainya.

"Tragis sekali. Masa yang kayak begini saja dibisniskan. Ini terlalu menurut saya. Indikasi oknum ada. Kenapa bisa lambat? Kalau tidak malas, ya berarti ada permainan,” katanya.

“Siapa yang melakukan? Saya akan telusuri terus. Bisa ada keterlibatan orang dalam, atau bisa juga ada paksaan dari pihak luar dan yang di dalam tidak menerima uang. Saya minta ditelusuri ini semua."

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini