Tiga Hakim PN Cibinong Dilaporkan ke Komisi Yudisial, Ini Sebabnya

Putra Ramadhani Astyawan, Okezone · Selasa 05 Februari 2019 14:54 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 05 338 2013978 tiga-hakim-pn-cibinong-dilaporkan-ke-komisi-yudisial-ini-sebabnya-DgCey8xOoj.jpg

BOGOR - Komisi Yudisial (KY) menerima laporan terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibinong karena diduga melanggar kode etik dalam persidangan.

Ketiga hakim tersebut berinisial NLP, BRP dan RAR. Mereka dilaporkan karena diduga mengesampingkan hukum pembuktian formal yang diajukan pemohon termasuk keterangan ahli yang diabaikan dalam kasus penetapan sita eksekusi oleh PN Cibinong nomor 09/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi PN Cibinong terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di Kota wisata milik Priscillia Georgia selaku nasabah.

Kuasa hukum pelapor, Syahrul Aburusman menjelaskan setidaknya, ada tiga kejanggalan hakim NLS selama persidangan berlangsung, pertama anggota majelis beberapa kali digonta-ganti hingga sebelum putusan dibacakan. Kedua, majelis mengesampingkan fakta hukum pembuktian formal yang diajukan pemohon termasuk Keterangan ahli yang diabaikan.

Kejanggalan ketiga, kata dia dari awal persidangan Majelis terkesan terbebani (tidak mandiri) dalam memimpin sidang karena obyek yang diperiksa adalah penetapan Sita Eksekusi Nomor: 09/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2018/PN.Cbi yang ditandatangani oleh Ketua PN Cibinong.

"Pada hal pihak Debitur boleh dibilang sangat aktif dengan mendatangi dan atau menjumpai pihak termohon berkali kali, baik di restoran maupun di kantor termohon. Jadi wajar saja, jika pihak debitur menilai putusan tersebut telah terjadi banyak kelalaian, karena tidak menilai kualitas bukti fakta-fakta persidangan dengan baik dan objektif," ujarnya.

Menaggapi laporan tersebut, Juru Bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi terpisah mengungkapkan bahwa pihaknya segera memeriksa laporan tersebut. Farid pun berucap bahwa KY tengah mencari alat bukti laporan tersebut.

Menurutnya, KY akan memeriksa dugaan yang dilaporkan oleh pelapor terhadap hakim PN Cibinong harus merujuk pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Para pelapor wajib memenuhi klarifikasi dan laporan paling lama 30 hari.

"Sementara rentang waktu penyelesaian atas laporan adalah 60 hari kerja setelah laporan diregistrasi," tukasnya.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini