nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Saksi Sebut Terdakwa Pencaplok Lahan Pemkab Tangerang Tak Berizin

Anggun Tifani, Jurnalis · Selasa 12 Februari 2019 11:01 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 02 12 338 2016727 saksi-sebut-terdakwa-pencaplok-lahan-pemkab-tangerang-tak-berizin-2L0oha1dGB.JPG Sidang pencaplokan aset Pemkab Tangerang dengan terdakwa Tjen Jung Sen di PN Tangerang (Foto: Sindonews)

TANGERANG - Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang kasus dugaan pencaplokan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dengan terdakwa Direktur PT Mitra Propindo Lestari (MPL), Tjen Jung Sen. Sidang yang digelar pada Senin, 11 Februari 2019 di ruang sidang 2 itu mengagendakan mendengar keterangan para saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat saksi yaitu Abdullah Rizal, Hendri Hermawan, Masur Rofik dan Irwan Irmansyah. Mereka merupakan pegawai dari Pemkab Tangerang yang di antaranya adalah bagian hukum Setda dan Dinas Tata Ruang/Bangunan.

Di persidangan, saksi Abdullah Rizal yang merupakan pegawai bagian hukum Setda Pemkab Tangerang menyebut bahwa PT MPL tidak memiliki izin untuk membangun jalan yang berdiri di atas lahan Pemkab Tangerang.

(Baca juga: Eksepsi Ditolak, Kasus Pencaplokan Lahan di Tangerang Jalan Terus)

"Bangunan yang didirikan ini tanah negara. Setelah hasil dari peninjauan lapangan oleh tim dari Pemkab Tangerang bahwa dokumen perizinan pembangunannya tidak ada," ujar Rizal.

Rizal yang merupakan pelapor dalam kasus ini menganggap terdakwa telah melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, lantaran hendak memanfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

"Di Desa Laksana tepat di bantaran Kali Asin ini tidak boleh dibangun jalan, karena memang akses jalan itu tidak dapat digunakan untuk kepentingan industri," tuturnya.

(Baca juga: Sidang Pencaplokan Aset Pemkab, Praktisi Pesimistis Dakwaan Jaksa Diterima)

Ilustrasi Penegakan Hukum

Sementara saksi lainnya, Hendri Hermawan mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan timnya dari Dinas Tata Ruang disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mendirikan bangunan jalan. Hal itu, juga berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR.

"Saya mengetahui ada pemanfaatan tata ruang pada saat izin industri terutama dari sisi Amdal. Itu belum ada izinnya. Yang saya tahu dari 2017 sampai 2018 belum ada pengajuan izin untuk pembangunan jalan," kata Hendri.

Usai mendangar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim, Gunawan memutuskan menunda persidangan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis, 14 Februari 2019 mendatang dengan agenda mendengar keterangan saksi lainnya yang akan dihadirkan kembali oleh JPU.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini