nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Tetapkan Lurah Kalibaru Depok Tersangka, Polisi Sita Dokumen dan Uang Rp5 Juta

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Minggu 17 Februari 2019 04:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 02 17 338 2019020 tetapkan-lurah-kalibaru-depok-tersangka-polisi-sita-dokumen-dan-uang-rp5-juta-RUP6ABAZsC.jpg Ilustrasi uang. (Foto: Okezone)

DEPOK – Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan Saber Pungli telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Lurah Kalibaru berinisial AH (50) pada Kamis 14 Februari 2019. Polisi kemudian juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang dan dokumen yang diduga kuat hasil tindak kejahatan.

"Ada akta jual-beli (AJB) yang kita amani, uang sebesar Rp5 juta. Ada dokumen-dokumen yang saat ini sebagai barang bukti di dalam perkara," ujar Didik di Polresta Depok, Sabtu 16 Februari 2019.

Ia mengatakan, mantan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan Kecamatan Cipayung ini tengah menjalani pemeriksaan di Mapolresta Depok dengan status tersangka. "Saat ini saudara AH sedang dalam ruang penyidik sedang diperiksa dengan status tersangka," jelasnya.

(Baca juga: Lurah Kalibaru dan Stafnya Terkena OTT Saber Pungli Polresta Depok)

Akan tetapi ketika ditanya terkait penahanan tersangka, Didik tidak menjawab secara pasti. Dia menyatakan masih menunggu kesimpulan penyidik tipikor dan sudah ada empat saksi yang diperiksa.

"Hasil pemeriksaan kita lihat, tentunya kita akan mengambil langkah. Dia berperan sendiri, ada empat orang saksi," ucapnya.

Sebelumnya, penyidik Tipikor Polresta Depok menetapkan Lurah Kalibaru berinisial AH (50) menjadi tersangka setelah terjaring OTT oleh Saber Pungli Polresta Depok pada Kamis 14 Februari 2019.

Usai menjalani pemeriksaan panjang di Mapolresta Depok, status AH ditingkatkan dari terperiksa menjadi tersangka.

(Baca juga: Lurah Kalibaru Depok Ditetapkan Tersangka Usai Kena OTT Saber Pungli)

"Iya jadi Tim Polres Depok melakukan penyelidikan terkait informasi adanya seorang oknum lurah yang melakukan pungutan tidak sesuai dengan ketentuan," kata Didik.

Dia mengatakan, sewaktu menjabat, oknum lurah tersebut menyalahi wewenang dengan cara mematok harga kepada masyarakat agar AJB dapat ditandatangani lurah sebagai saksi penjualan.

"Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB," tuturnya.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini