nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Polisi Serahkan Berkas Pungli Lurah Kalibaru ke Kejari Depok

Wahyu Muntinanto, Jurnalis · Kamis 21 Maret 2019 17:51 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 03 21 338 2033204 polisi-serahkan-berkas-pungli-lurah-kalibaru-ke-kejari-depok-e5w032vm6l.jpg Ilustrasi Pungli (foto: Shutterstock)

DEPOK - Setelah menjalani pemeriksaan terhadap Lurah Kalibaru, Depok, Jawa Barat, Abdul Hamid (AH) dan menyusun berkas perkara, penyidik Tipikor Polresta Depok menyerahkan berkas kasus dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan akte jual-beli lahan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok.

Kelapa Kejaksaan Negeri Depok, Sufari mengatakan, setelah berkas dilimpahkan nanti akan diperiksa terlebih dahulu tim Jaksa Penuntut Umum sebelum dinyatakan lengkap.

(Baca Juga: Lurah Kalibaru Depok Ditetapkan Tersangka Usai Kena OTT Saber Pungli) 

"Benar memang berkas tersangka AH sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Depok dan sekarang berkas tengah diteliti terlebih dahulu oleh tim Jaksa Penuntut Umum, apakah Berkas sudah lengkap atau belum," kata Sufari saat di Kajaksaan Negeri Depok, Kamis (21/3/2019).

 

Dia melanjutkan, tim JPU menyatakan, berkas lengkap maka pihaknya akan membuat materi dakwaan untuk selanjutnya di serahkan ke pengadilan. Tetapi, jika belum lengkap berkas akan dikembalikan ke penyidik Polres Depok.

"Baru kami terima masih kami periksa dahulu jika tidak lengkap ya kami kembalikan berkasnya ke Penyidik Polisi, kala lengkap ya akan kami buatkan materi dan siap untuk disidangkan," ujarnya.

Sebelumnya penyidik Tipikor Polresta Depok menetapkan, Lurah Kalibaru berinisial AH (50), menjadi tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polresta Depok Kamis, 14 Februari 2019.

Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto menyebut, sewaktu menjabat, oknum lurah tersebut menyalahi wewenang dengan cara mematok harga kepada masyarakat agar Akte Jual Beli (AJB) dapat ditandatangani oleh lurah sebagai saksi penjualan.

"Jadi yang dilakukan oknum lurah yaitu meminta biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika masyarakat mengurus atau meminta tanda tangan lurah sebagai saksi pada AJB," tutur Didik.

(Baca Juga: Tetapkan Lurah Kalibaru Depok Tersangka, Polisi Sita Dokumen dan Uang Rp5 Juta) 

Pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, Didik menjelaskan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2016, bahwa PPAT dan PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebihi 1%, namun dalam peristiwa ini lurah AH menarget biaya 3% untuk dirinya sendiri.

"Ya untuk dia menandatangani saksi di dalam AJB ini jadi bentuknya sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang pejabat pembuat akte tanah. Jadi di dalam ketentuan PP nomor 24 tahun 2016 bahwa PPAT kemudian PPATS dan saksi biayanya tidak boleh melebih 1 persen," imbunya.

Dari perbuatan tersangka, penyidik tipikor Polresta Depok menetapkan lurah Kalibaru berinisial AH sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal 12e, UU nomor 20 tahun 2001, sebagaimana perubahan dari UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

"Ada Akte Jual Beli (AJB) yang kita amani, uang sebesar 5 juta. Ada dokumen dokumen yang saat ini sebagai barang bukti di dalam perkara," tuturnya.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini