nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Banjir Jakarta: Tagar #AniesDimana hingga Pertanyaan soal Kelanjutan Program Naturalisasi Sungai

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Minggu 28 April 2019 03:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 04 27 338 2048889 banjir-jakarta-tagar-aniesdimana-hingga-pertanyaan-soal-kelanjutan-program-naturalisasi-sungai-gZm26BdKau.jpg Foto: Istimewa

BANJIR yang terjadi di Jakarta membuat warganet bertanya tentang kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam menanggulangi banjir. Pengamat tata kota juga mengkritik konsep naturalisasi sungai Anies yang hingga kini belum jelas.

Banjir di Jakarta (26/4) menewaskan dua warga dan membuat 2.370 orang mengungsi, menurut data yang dirilis BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) DKI Jakarta.

BPBD melaporkan terdapat 43 titik Banjir, yang terdiri dari lima titik di wilayah Jakarta Selatan dan 21 titik di wilayah Jakarta Timur.

Penyebab banjir, menurut BPBD, adalah intensitas curah hujan tinggi di Wilayah Bogor yang menyebabkan meluapnya Sungai Ciliwung (26/4) pada dini hari.

Kejadian ini diikuti dengan munculnya tagar #AniesDimana, yang menjadi trending topic teratas di media sosial Twitter, di mana warganet mempertanyakan peran Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam mencegah banjir tahunan yang terjadi.

Sementara, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga ikut mengkomentari insiden ini di akun Twitternya.

Apa kata Anies?

Anies mengatakan penyebab banjir adalah wilayah pesisir, termasuk Jakarta dan kawasan lain seperti Tangerang Selatan, Depok, dan Bekasi, menerima limpahan air dari hulu yang volumenya besar.

Ia mengatakan solusinya adalah pengendalian volume air dari hulu.

"Selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, maka tinggal giliran aja. Nanti dua tahun lagi tahu-tahu (banjir di) tempat mana, tiga tahun lagi tempat mana. Jadi ini semua terjadi karena volume air dari hulu, ke pesisir tidak dikendalikan," ujar Anies. Ia mengatakan salah satu solusinya adalah pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi. Proyek ini dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anies mengatakan pembangunan bendungan itu ditargetkan akan selesai pada bulan Desember.

Jika rampung, kata Anies, bendungan tersebut dapat mengendalikan volume air sampai 30 persen.

Sebelumnya, di akun Twitternya, Anies juga menyoroti sampah di sungai.

Bagaimana perbandingannya dengan banjir tahun lalu?

BPBD DKI Jakarta, menyebut sepanjang tahun 2018 terjadi 46 kasus banjir. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan 15.627 warga terpaksa mengungsi. Banjir-banjir tersebut terjadi di 30 kecamatan, 63 kelurahan, dan 217 RW.

Jakarta Barat dan Jakarta Selatan menjadi daerah paling banyak direndam banjir. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan yang masih menjabat saat itu, banjir tahun 2018 berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu, kata Teguh, disebabkan oleh normalisasi sungai yang dilakukan, terutama di daerah langganan banjir.

Teguh telah 'distafkan oleh Anies' pada bulan Februari lalu.

Posisi Teguh masih kosong dan dinas tersebut kini dipimpin pelaksana tugas, Yusmada Faizal.

Apa komentar pengamat tata kota?

Pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan menyalahkan "banjir kiriman" dari kota lain adalah alasan berulang yang kerap digunakan pemerintah daerah saat banjir.

"Itu lagu lama... Itu (banjir) masalah hidrologis, dari hulu sampai ke hilir... Seakan-akan pasrah aja kita dengan kondisi itu," kata Yayat.

Yayat mempertanyakan komitmen Anies dalam mengembalikan fungsi sungai Ciliwung sebagai langkah mencegah banjir.

Sebelumnya, Anies mengatakan dia akan melakukukan naturalisasi sungai.

Hal itu berbeda dengan konsep normalisasi yang dilakukan pendahulunya Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Foto: Ist

Namun, menurut Yayat, konsep ini belum jelas.

"Selama ini kan kita bertanya, bagaimana konsep naturalisasi itu? Apakah dalam konsep yang lebih mengedepankan konservasi? Apakah dalam konsep lainnya?" ujar Yayat.

Ia mengatakan, sebetulnya proyek pengembalian fungsi sungai Ciliwung berada dalam kewenangan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Tapi, kata Yayat, pemerintah daerah memegang kunci kelanjutan program itu karena merekalah yang berwenang melakukan pembebasan lahan untuk mendukung kelancaran program itu.

Maka dari itu, Yayat menyarankan Anies untuk berdialog dengan Kemen PUPR terkait konsep naturalisasi yang dimilikinya agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersama-sama menyelesaikan masalah ini.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI-P Yuke Yurike mengatakan penanganan banjir kiriman itu bukan hanya mengandalkan penanganan hulu, tapi harus berbarengan dari hulu ke hilir.

Terkait konsep naturalisasi sungai, Yuke mengatakan program itu membutuhkan lebar lahan di sisi kiri dan kanan sungai sekitar lebih dari 15 meter karena dalam naturalisasi, akan diatur kemiringan tebing sungai dan penanaman dengan pohon pohon agar sungai kembali menjadi natural.

"Persoalannya berani nggak Gubernur Anies merelokasi? Itu salah satu masalahnya," kata Yuke kepada wartawan BBC News Indonesia Rivan Dwiastono.

Apa yang harus dilakukan Anies?

Yayat mengatakan Anies memperkenalkan konsep naturalisasi karena melihat adanya masalah sosial pada program normalisasi yang dilakukan BTP, terkait dengan keputusannya untuk memindahkan penduduk di bantaran kali ke rumah susun sederhana.

Di era BTP, sejumlah pemukiman di bantaran sungai, seperti di Kampung Pulo dan Bidaracina, Jakarta Timur, juga Bukit Duri, Jakarta Selatan, digusur dan warganya dipindahkan ke sejumlah rumah susun di Jakarta.

Kebijakan itu, kata Yayat, menimbulkan masalah di kemudian hari karena banyak dari penduduk itu yang tidak bisa membayar sewa bulanan rusunawa.

"Kalau dulu (zaman BTP), itu sudah pas dalam konteks menormalkan sungai. Tapi yang kurang pas itu pada sisi relokasi warganya, sisi humanismenya itu yang kurang pas," kata Yayat.

Melihat latar belakang itu, Yayat mengimbau Anies untuk melakukan dialog dengan warga di bantaran sungai.

Ia mengatakan Anies harus dengan berani menanyakan pada warga apakah mereka tetap mau tinggal di situ dan menderita banjir setiap tahun atau pindah ke tempat yang lebih baik.

Yayat menambahkan pemerintah daerah harus meyakinkan dan menjamin warga akan direlokasi dengan ke tempat yang kondisinya layak.

Yayat mengatakan Anies perlu bersikap tegas dan berani untuk menyelesaikan masalah banjir Jakarta.

Terkait dengan Dinas Tata Air yang dipimpin seorang PLT, Yayat mengatakan yang lebih krusial adalah ketegasan dari gubernur.

"Itu tergantung pimpinan sih. Persoalan sekarang ini pemimpin daerah menyikapi masalah itu dan mengambil keputusan," ujarnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini