nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPRD DKI Sebut Pemprov DKI Terbitkan IMB Tidak Sesuai dengan Prosedural

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Minggu 16 Juni 2019 14:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 06 16 338 2067029 dprd-dki-sebut-pemprov-dki-terbitkan-imb-tidak-sesuai-dengan-prosedural-dBNgu03bve.jpg Foto Istimewa

JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD DKI terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

"Sama sekali tidak pernah koordinasi," kata Gembong kepada Okezone, Minggu (16/6/2019).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, IMB yang diterbitkan orang nomor satu di Jakarta itu di pulau tersebut sangat tidak sesuai dengan prosedural yang berlaku di Jakarta.

"Jadi IMB yang saat ini dikeluarkan pak Anies, tidak sesuai prosedur, Yang menjadi masalah kalau bangunan yang saat ini diberi IMB ternyata dalam perda zonasi dan tata ruang tidak sesuai peruntukannya," ungkapnya.

 (Baca juga: Anies Tak Akan Bongkar 932 Bangunan yang Telah Memiliki IMB di Pulau Reklamasi)

(Baca juga: Ini Penjelasan Anies soal IMB di Pulau Reklamasi yang Disebut Terbit 'Diam-Diam')

reklamasi

Untuk itu, Ia meminta Anies untuk menyelesaikan terlebih dahulu pembahasan-pembahan raperda yamg saat ini ditarik gubernur untuk direvisi. hal itu merupakan payung hukum IMB tersebut.

"Kalau saat ini yang dijadikan rujukan gubernur adalah pergub, dan itu sifatnya sementara, karena ada kekosongan hukum," ujarnya.

Gembong menekankan bahwa Anies juga wajib menjelaskan status hukum pulau-pulau reklamasi, apakah statusnya legal atau ilegal.

"Kalau sudah disepakati legal, baru dibuatkan raperda zonasi wilayah dan per pulau, pengembang memohon ijin prinsip pengembangan kawasan per pulau yang diikuti dengan menyusun rencana induk kawasan dan rencana tapak per pulau akan dirancang seperti apa," tutupnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini