nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi, Nasdem DKI Gulirkan Hak Interpelasi

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 08:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 17 338 2067196 penerbitan-932-imb-di-pulau-reklamasi-nasdem-dki-gulirkan-hak-interpelasi-G52toLB5QF.jpg Pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

JAKARTA - Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta akan menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Rasyid Baswedan terkait penerbitan 932 izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan penerbitan IMB itu telah menyalahi prosedur karena Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih tahap pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

(Baca juga: Anies Tak Akan Bongkar 932 Bangunan yang Telah Memiliki IMB di Pulau Reklamasi)

"DPRD seyogianya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan," ujar Bestari kepada Okezone, Senin (17/6/2019).

Pulau Reklamasi di Teluk Jakarta. (Foto: Antara)

Menurut dia, rencana pengajuan hak interpelasi merupakan sesuatu yang wajar dan normal. Sebab, dirinya melihat ada niat tertentu dari Anies karena terus-menerus menundah-nunda pembahasan raperda tersebut.

"Gubernur sepertinya memang sengaja menarik dua raperda itu untuk kemudian terjadi hal seperti ini. Ini akal-akalan saja agar nantinya raperda dibahas mengikuti apa yang existing," ujar Bestari.

(Baca juga: Ini Penjelasan Anies soal IMB di Pulau Reklamasi yang Disebut Terbit 'Diam-Diam')

Seperti diketahui, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Penerbitan IMB itu mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini