nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Persilakan DPRD DKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Senin 17 Juni 2019 20:02 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 17 338 2067528 kpk-persilakan-dprd-dki-laporkan-dugaan-korupsi-penerbitan-imb-di-pulau-reklamasi-vnjU5qdClC.jpg Juru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) persilakan DPRD DKI untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) jika menemukan adanya penyalahgunaan di balik penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi.

"‎Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apapun juga, jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/6/2019).

Sebelumnya, Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD DKI Jakarta, Muhammad Guntur meminta KPK menelusuri dugaan praktik rasuah dalam penerbitan 932 Izin lMB di Pulau Reklamasi. Saat ini, kata Guntur, pihaknya tengah mengumpulkan beberapa temuan yang diduga menyalahi prosedur untuk kemudian diserahkan ke KPK.

Ilustrasi penyegelan bangunan di Pulau Reklamasi

(Baca Juga: Hanura DKI Minta KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penerbitan 932 IMB di Pulau Reklamasi)

Menurut Febri, setiap laporan yang diterima bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas), nantinya akan ditelaah terlebih dahulu, apakah ada indikasi korupsi atau tidak. Untuk itu, Febri mengaku belum dapat merespon lebih jauh mengenai dugaan korupsi dalam penerbitan IMB di Pulau Reklamasi.

"Saya kira ‎tidak tepat kalau KPK merespons terlalu jauh saat ini karena pengaduan juga belum ada atau informasi yang spesifik belum ada," katanya.

Febri mempersilahkan DPRD DKI untuk melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan IMB di Pulau Reklamasi. Namun, jika ditemukan adanya kejanggalan awal dalam proses tersebut, tekan Febri, hal itu tidak masuk ke dalam domain KPK.

"Itu bukan domain KPK, kalau memang hanya kejanggalan awal. Silahkan proses pengawasan dilakukan‎," ungkapnya.

Seperti diketahui, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Penerbitan IMB itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) No. 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta serta Pergub No. 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

KPK sendiri diketahui pernah menangani kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP). Dalam kasus itu, KPK telah menjerat tiga orang, yakni mantan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI, M Sanusi, serta Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.

Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap Ariesman dan 2,5 tahun penjara kepada Trinanda. Sementara mantan Ketua Komisi D DPRD DKI sekaligus mantan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi divonis tujuh tahun penjara.

Dalam hal ini, KPK sendiri sedang mengembangkan kasus ini dengan membuka penyelidikan baru. Penyelidikan ini mencuat saat KPK meminta keterangan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik pada Selasa, 31 Oktober 2018.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini