nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Fraksi PDIP Akan Rapat Koordinasi Bahas IMB Pulau Reklamasi

Antara, Jurnalis · Rabu 19 Juni 2019 15:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 19 338 2068306 fraksi-pdip-akan-rapat-koordinasi-bahas-imb-pulau-reklamasi-wE9QOv7vPZ.jpg Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono (Foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, akan memerintahkan para anggota fraksi PDIP untuk menggelar rapat koordinasi pada masing-masing komisi terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.

"Kita yang pasti akan memerintahkan teman-teman yang ada di komisi untuk melakukan rapat koordinasi," ujar Gembong di Jakarta seperti dikutip Antaranews, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga: KPK Persilakan DPRD DKI Laporkan Dugaan Korupsi Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi 

Reklamasi

Gembong mengatakan rapat koordinasi tersebut akan melibatkan sejumlah dinas yang terkait langsung dengan penerbitan IMB, di antaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Dinas terkaitnya yang pasti PTSP yang mengeluarkan izin (IMB). Lalu yang kedua mengenai rekomendasi (penerbitan IMB) dari Cipta Karya dan Tata Ruang. pokoknya unit yang terkait dengan dikeluarkannya IMB itu," kata Gembong.

Rapat koordinasi tersebut, kata Gembong, saat ini tengah dipersiapkan dan diperkirakan akan dimulai pada pekan depan.

Sebelumnya, Gembong menyebut kebijakan Anies menerbitkan IMB di pulau reklamasi teluk Jakarta telah menyalahi prosedur. "Apakah penerbitan IMB ini menyalahi prosedur? Pasti menyalahi prosedur karena alas hukumnya tidak ada," ujar Gembong di Jakarta, Rabu 19 Juni.

Baca Juga: Gerindra Tolak Usul NasDem dan Hanura Interpelasi Anies 

Gembong mengatakan dalam menerbitkan IMB, Anies seharusnya menunggu dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang sampai saat ini belum disahkan oleh DPRD. Dua raperda itu, kata dia, akan menjadi alas hukum bagi Anies untuk melegalkan bangunan-bangunan di pulau reklamasi.

"Kalau itu sudah clear, itu sebetulnya semua akan menjadi lebih enak karena ada kepastian hukum," ucap dia.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini