nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Retribusi Pengembang Reklamasi, Anies ke Ahok: Kenapa Hanya 15%?

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2019 11:26 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 06 27 338 2071507 soal-retribusi-pengembang-reklamasi-anies-ke-ahok-kenapa-hanya-15-PCAZouKmum.jpg Anies Baswedan (Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali tak sependapat dengan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal tata kelola Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta. Ia mempertanyakan dasar hukum Ahok meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen kepada setiap pengembang.

Seperti diketahui, Ahok memasukan angka kontribusi tambahan 15 persen di Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta pada 2016 agar Pemprov DKI mendapatkan pemasukan daerah sebesar sekitar Rp 158 triliun dalam 10 tahun.

 Baca juga: Anies Belum Pikirkan Kontribusi Tambahan soal Penataan Reklamasi

Namun, pembahasan Raperda itu tersandera di DPRD DKI yang getol meminta angka 10 persen. Setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata pengembang telah menyuap anggota dewan dari Partai Gerindra, Mohamad Sanusi lebih dari Rp 1 miliar. Sanusi pun ditangkap KPK dan pembahasan Raperda tidak berlanjut sampai sekarang ditarik Anies.

Menurut Anies, Ahok semestinya memiliki landasan hukum yang kuat saat menyebut angka kontribusi tambahan sebesar 15 persen kepada setiap pengembang.

 Baca juga: Anies Dibikin Sebal Pergubnya Ahok

"Coba ditanyai (ke Ahok), kenapa kok 15? Kenapa kok gak 17 persen? Kenapa gak 22 persen? Apa dasarnya?" kata Anies saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juni 2019.

Mantan Mendikbud itu juga mempertanyakan kenapa pembahasan angka kontribusi 15 persen itu gagal diterapkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan pengembang yang diatur di dalam Pergub DKI nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, D dan E.

"Terus yang kedua, jelaskan juga, misalnya kenapa kok dulu gagal? Jangan salahkan yang sekarang, Kan ada PKS, perjanjian kerja sama. Kenapa enggak dibereskan dalam PKS?" ujarnya.

 Baca juga: Anies Sebut Reklamasi Bukan Pulau, Nasdem DKI : Coba Lihat Definisinya

Ia meyakini langkah pihaknya dalam menerbitkan 932 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi dan mengacu kepada Pergub DKI nomor 206 tahun 2016 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami yakin dengan apa yang dikerjakan semua, karena mengikuti semua ketentuan. Jadi kalau ditanya buat what is your best defense? Follow procedure," katanya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini