nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerbitan IMB Lahan Reklamasi Dinilai Sesuai Aturan Hukum

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2019 10:53 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 06 28 338 2072018 penerbitan-imb-lahan-reklamasi-dinilai-sesuai-aturan-hukum-8FSeXL3y5M.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail menilai penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan reklamasi sudah sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak perlu dipermasalahkan berlarut-larut, karena hal tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

"Sebaiknya tidak usah dipersoalkan lagi. Keberadaan reklamasi itu sudah sah dan sekarang tinggal dilaksanakan pembangunan, supaya itu cepat berguna. Yang menjadi bagian pengembang bisa cepat dibangun, yang menjadi bagian dari publik untuk infrastruktur publik, sarana publik, prasarana publik, sosial bisa cepat dibangun, sehingga publik ikut menikmati. Kalau dari sisi hukum, itu sudah clear," kata Hasan dalam keterangannya, Jumat (28/6/2019).

 Baca juga: Anies: Kawasan Reklamasi Hanya Milik Indonesia

Guru Besar Fakultas Hukum UGM ini menjelaskan, beberapa peraturan yang menjadi dasar status pulau Reklamasi dan penerbitan IMB antara lain perintah TAP MPR IV/1993 tentang GBHN, yang kemudian dilaksanakan lebih lanjut oleh Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Aturan itulah yang menjadi dasar bagi Pemeritah Daerah DKI untuk melaksanakan reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pelaksanaannya, kebijakan reklamasi dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta.

 reklamasi

Adapun terkait penerbitan IMB, Hasan menjabarkan tindakan sanksi penyegelan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah benar secara hukum dengan mengacu pada ketentuan Perda No.7/2010 tentang Bangunan Gedung dan Pergub DKI No.128/2012 tentang Sanksi Administratif Bagi Pelanggaran Bangunan. Setelah itu, pihak pengembang berhak mengajukan permohonan IMB dan harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku agar sanksi penyegelan dapat gugur.

 Baca juga: Anies Belum Pikirkan Kontribusi Tambahan soal Penataan Reklamasi

Selain itu, ia juga menegaskan, salah satu syarat permohonan dan penerbitan IMB adalah lokasi pembangunan bangunan tersebut sesuai dengan RT RW atau RDTR atau Rencana Zonasi yang berlaku pada saat IMB diajukan dan diproses antara lain Perpres No. 54/2008 tentang RTRW Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur yang merupakan pelaksanaan dari PP No.26/2008 & PP No.15/2010, Perda No.1/2012 tentang RTRW DKI 2030 & Perda No.1/2014 tentang RDTR, dan Pergub No. 121/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta, Pergub No.206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dari Perda No.1/2012, Perda No.1/2014 & Pergub 121/2012.

"Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut sudah sangat cukup menjadi dasar bagi untuk menerbitkan IMB bagi pembangunan bangunan di Pulau-pulau hasil reklamasi. Artinya, Gubernur tidak perlu menunggu adanya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No.1/2014 tentang Perubahan UU No.27/2007," ungkap Hasan lebih lanjut.

 reklamasi

Hasan kemudian menyampaikan apabila tuntutan agar Pemprov DKI Jakarta harus menunggu Perda baru sebagai dasar penerbitan IMB itu dipenuhi, maka hal tersebut akan mendorong pelanggaran UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan perbuatan sewenang-wenang karena tidak memproses permohonan IMB yang diajukan oleh warga masyarakat/badan hukum.

Baca juga: Anies: Kini Kawasan Pulau Reklamasi Sudah Tak Ekslusif seperti Dahulu

Terkait janji kampanye Anies yang menyebut akan menghentikan reklamasi, Hasan berpendapat publik harus bisa membedakan antara kampanye dengan realita persoalan hukum terkait reklamasi ini. Ia mengatakan kampanye reklamasi dihentikan itu tidak sepenuhnya keliru, karena dari sekian Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pengembang terkait pembangunan pulau reklamasi, hanya ada tiga yang berhasil sampai menghasilkan reklamasi.

reklamasi

Baca juga: JK Sebut Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Realistis dan Pragmatis

"Diambillah kebijakan oleh Gubernur bahwa yang belum menghasilkan pulau, perjanjian kerja samanya dan izin-izinnya dihentikan, dibatalkan. Tapi yang sudah ada, yang sudah mengeluarkan dana untuk membentuk pulau itu ya diteruskan. Tidak adil gitu loh. Bahkan bisa-bisa Gubernur bisa digugat oleh para mitra dari perjanjian kerja sama ini. Mereka membentuk pulau itu coba dihitung berapa ratus miliar, bisa triliunan.

Jadi menurut saya, tidak terlalu menyimpang juga apa yang dijanjikan dulu dengan realita. Bahwa ada perjanjian yang harus dihormati oleh Gubernur siapapun Gubernurnya. Itu kan sejak tahun 1997 (reklamasi) dimulai," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini