nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penerbitan IMB Lahan Reklamasi Dinilai Sesuai Aturan Hukum

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2019 10:53 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 06 28 338 2072018 penerbitan-imb-lahan-reklamasi-dinilai-sesuai-aturan-hukum-8FSeXL3y5M.jpg Foto Ilustrasi Okezone

Hasan kemudian menyampaikan apabila tuntutan agar Pemprov DKI Jakarta harus menunggu Perda baru sebagai dasar penerbitan IMB itu dipenuhi, maka hal tersebut akan mendorong pelanggaran UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melakukan perbuatan sewenang-wenang karena tidak memproses permohonan IMB yang diajukan oleh warga masyarakat/badan hukum.

Baca juga: Anies: Kini Kawasan Pulau Reklamasi Sudah Tak Ekslusif seperti Dahulu

Terkait janji kampanye Anies yang menyebut akan menghentikan reklamasi, Hasan berpendapat publik harus bisa membedakan antara kampanye dengan realita persoalan hukum terkait reklamasi ini. Ia mengatakan kampanye reklamasi dihentikan itu tidak sepenuhnya keliru, karena dari sekian Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pengembang terkait pembangunan pulau reklamasi, hanya ada tiga yang berhasil sampai menghasilkan reklamasi.

reklamasi

Baca juga: JK Sebut Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Realistis dan Pragmatis

"Diambillah kebijakan oleh Gubernur bahwa yang belum menghasilkan pulau, perjanjian kerja samanya dan izin-izinnya dihentikan, dibatalkan. Tapi yang sudah ada, yang sudah mengeluarkan dana untuk membentuk pulau itu ya diteruskan. Tidak adil gitu loh. Bahkan bisa-bisa Gubernur bisa digugat oleh para mitra dari perjanjian kerja sama ini. Mereka membentuk pulau itu coba dihitung berapa ratus miliar, bisa triliunan.

Jadi menurut saya, tidak terlalu menyimpang juga apa yang dijanjikan dulu dengan realita. Bahwa ada perjanjian yang harus dihormati oleh Gubernur siapapun Gubernurnya. Itu kan sejak tahun 1997 (reklamasi) dimulai," pungkasnya.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini