nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Denny Indrayana Klaim Dapat Mandat Anies untuk Urus Sengketa Tanah Stadion BMW

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 03 Juli 2019 19:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 03 338 2074251 denny-indrayana-klaim-dapat-mandat-anies-untuk-urus-sengketa-tanah-stadion-bmw-5DDUORyis9.jpg Denny Indrayana (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Denny Indrayana untuk menjadi kuasa hukum dalam sengketa tanah Stadion BMW.

Penunjukan itu sebagai upaya Pemprov DKI dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Denny membenarkan bila kantornya bernama Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) ditunjuk Anies untuk memenangkan gugatan tersebut.

"Iya, kantor hukum kami INTEGRITY mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk menjadi kuasa hukum terkait lahan BMW di PTTUN Jakarta," kata Denny kepada wartawan, Rabu (3/7/2019).

(Baca Juga: PTUN Batalkan Sertifikat DKI atas Lahan Taman BMW, Pemprov Ajukan Banding)

Denny

Denny menjelaskan saat ini timnya sedang mempersiapkan berkas banding. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pihaknya bakal mengajukan banding ke PTTUN Jakarta.

"Kami sedang finalisasi memori banding atas perkara tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan pada pada 18 Agustus 2017 silam.

“Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim, Susilowati Siahaan saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Selasa, 14 Mei 2019.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315 tersebut. Dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.

Sertifikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi (2,9 hektar) sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi (6,6 Hektar).

(edi)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini