nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Denny Indrayana Ditunjuk Urus Sengketa Stadion BMW, Anies: Itu Teknis, Saya Enggak Tahu

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2019 00:00 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 04 338 2074344 denny-indrayana-ditunjuk-urus-sengketa-stadion-bmw-anies-itu-teknis-saya-enggak-tahu-h7sApIt3oj.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan enggan menjelaskan alasannya menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana untuk menangani kasus sengketa lahan Stadion BMW di Sunter, Jakarta Utara. Anies menyebut, keputusan itu diambil Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, tanpa berdiskusi dengan dirinya.

"Biro Hukum, jangan tanya saya, itu urusan biro hukum, Biro Hukum itu punya banyak lawyer. Tanya Biro Hukum dan itu keputusan Biro Hukum, Itu teknis sekali saya enggak tahu," kata Anies ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2019).

Baca Juga: Denny Indrayana Klaim Dapat Mandat Anies untuk Urus Sengketa Tanah Stadion BMW 

Sebelumnya, Denny membenarkan bila kantornya bernama Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) ditunjuk Anies untuk memenangkan gugatan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"Iya, kantor hukum kami INTEGRITY mendapatkan kepercayaan dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan, untuk menjadi kuasa hukum terkait lahan BMW di PTTUN Jakarta," kata Denny kepada wartawan, Rabu 3 Juli 2019.

 Denny Indrayana

Denny menjelaskan, saat ini timnya sedang mempersiapkan berkas banding. Namun, ia belum bisa memastikan kapan pihaknya bakal mengajukan banding ke PTTUN Jakarta.

"Kami sedang finalisasi memori banding atas perkara tersebut," ujarnya.

Upaya banding yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu setelah Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah RI Cq. Pemprov DKI Jakarta yang diterbitkan pada pada 18 Agustus 2017 silam.

“Dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat,” kata Ketua Majelis Hakim, Susilowati Siahaan saat membacakan putusan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Selasa 14 Mei 2019.

Baca Juga: Bila 2 Kali Rapat Paripurna DPRD DKI Tak Kuorum, Gerindra Akan Sodorkan Nama Cawagub 

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315 tersebut. Dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.

Sertifikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi (2,9 hektare) sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi (6,6 hektare).

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini