nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ini Alasan Pemprov DKI Tunjuk Denny Indrayana Urus Sengketa Stadion BMW

Fadel Prayoga, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2019 11:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 04 338 2074494 ini-alasan-pemprov-dki-tunjuk-denny-indrayana-urus-sengketa-stadion-bmw-oOzUQU79hM.jpg Replik Stadion BMW (foto: ist)

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menunjuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana untuk mengurus sengketa lahan Stadion BMW di Sunter, Jakarta Utara. Alasan penunjukan Denny karena ia merupakan seorang pakar hukum tata negara.

"Alasannya dari aspek dia kan ahli hukum tata negara nih. Itu kan kaitannya dengan perizinan-perizinan, dengan segala macam, ya lebih kapabel lah di bidangnya itu, karena itu kan TUN ya, proses-proses tata usaha negara," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah saat dihubungi, Kamis (3/7/2019).

 Baca juga: Denny Indrayana Ditunjuk Urus Sengketa Stadion BMW, Anies: Itu Teknis, Saya Enggak Tahu

Anies Baswedan

Yayan menyebut, Gubernur Anies Baswedan juga terlibat dalam penunjukan tersebut. Kata dia, ketika pihaknya kalah dalam gugatan PT Buana Permata Hijau atas kepemilikan tanah di sana, Anies menyarankan Biro Hukum agar menggunakan tim ahli pendamping saat akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"Kan Pak Gubernur bilang, 'Kalau perlu dampingin ya.' 'Iya, Pak, siap.' Kalau aset kita selalu didampingi. Kita punya ada kantor pengacara ini, ini, ini, lapor. Kata Pak Gubernur, ya udah. Tapi tetap saran kita,” ujarnya.

Ia mengaku tak ingin membocorkan ihwal besaran biaya yang dikeluarkan pihaknya dalam memakai jasa Denny untuk memenangkan gugatan tersebut. Dirinya meyakini penunjukan itu akan berbuah positif dalam pengajuan nanti.

 Baca juga: Denny Indrayana Klaim Dapat Mandat Anies untuk Urus Sengketa Tanah Stadion BMW

"Kita mah selalu yakin. Ya enggak tahu nanti putusan hakimnya mah. Kalau kitanya yakin. Kita berjuang semaksimal yang kita bisa,” ujar dia.

 Stadion BMW

Dalam persiapan banding di PTTUN, kata dia, pihaknya sedang menyiapkan bukti-bukti agar nantinya majelis hakim mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu. Selain kordinasi dengan Denny, ia juga meminta pendapat dari berbagai ahli hukum di bidang pertanahan.

"Jadi memang kita perlu pematangan maksimal lah di memori banding ini. Kita koordinasi dengan teman-teman di Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Kita juga melibatkan ahli hukum pertanahannya juga, selain Pak Denny juga ada,” katanya.

Upaya banding yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu setelah Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau atas sengketa penerbitan dua Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Nomor 314 dan 315 di Kelurahan Papanggo atas nama Pemerintah RI Cq. Pemprov DKI Jakarta yang diterbitkan pada pada 18 Agustus 2017 silam.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan BPN Jakarta Utara Nomor 314 dan 315 tersebut. Dalam kasus ini, Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.

Sertifikat nomor 314 memiliki luas 29.256 meter persegi (2,9 hektar) sementara SHP nomor 315 seluas 66.199 meter persegi (6,6 Hektar).

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini