nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Ombudsman Didesak Panggil Wali Kota Depok Terkait Pemisahan Parkir Pria dan Wanita

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Jum'at 26 Juli 2019 18:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2019 07 26 338 2084060 ombudsman-didesak-panggil-wali-kota-depok-terkait-pemisahan-parkir-pria-dan-wanita-Blgn1sGc85.jpg Perwakilan Masyarakat Cinta Depok, Anis Hidayah di Ombudsman RI (foto: Arie DS/Okezone)

JAKARTA - Masyarakat Cinta Depok melaporkan kebijakan pemisahan lahan parkir antara pria dan wanita ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pada hari ini. Alasan pelaporan tersebut karena kebijakan tersebut bukan pelayanan publik yang baik dengan membeda-bedakan gender.

Perwakilan Masyarakat Cinta Depok, Anis Hidayah meminta agar Ombudsman memanggil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terkait pemisahan parkir pria dan wanita. ‎Anis meminta agar kebijakan tersebut dikaji kembali.

Baca Juga: Area Parkir Pria dan Wanita Dipisah, Warga Depok Mengadu ke Ombudsman 

"Jadi kita meminta Ombudsman mengkaji dan memanggil Wali Kota Depok dan Dishub Depok untuk membatalkan itu karena kita khawatir kalau itu dibiarkan akan merembet kemana-mana," kata Anis di kantor Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019).

Perwakilan Masyarakat Cinta Depok, Anis Hidayah di Ombudsman (foto: Arie DS/Okezone)	 

Menurut Anis, kebijakan tersebut harus dibatalkan. Sebab, kebijakan tersebut dapat berimplikasi pada pelayanan publik lainnya. Anis berpandangan kebijakan pemisahan lahan parkir antara pria dan wanita tidak sesuai standar.

"Mestinya yang perlu dijaga kualitas dan standar publiknya aksesnya untuk smeua tidak ada pemisahanan berdasarkan gender, agama dan yang lain," katanya.

Anis menganggap pertimbangan Pemkot Depok menerapkan kebijakan pemisahan lahan parkir antara pria dan wanita karena alasan keamanan, tidak relevan. Seharusnya, kata dia, untuk melindungi keamanan perempuan dengan cara memperbanyak sistem keamanan.

"Mestinya kan securitynya ditambah misalnya, jadi itu enggak sama sekali dan itu dikelola langsung oleh Dishub Depok makanya kita meminta kalau standar layanan publik kan mestinya syarat-syarat kualitas dan standar yang dipenuhi bukan memisahkan," ucapnya.

Baca Juga: Kalau Masyarakat Depok Menolak, Rencana Pemutaran Lagu di Lampu Merah Dicabut 

Sekadar informasi, penerapan pemisahan parkir motor laki-laki dan perempuan marak di sejumlah gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan di wilayah Depok Jawa Barat, salah satunya di parkiran pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Menanggapi permasalahan itu, warga Depok telah membuat petisi yang sudah ditandatangani oleh 104 orang dan telah dilaporkan ke Ombudsman.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini