Bakal Laporkan Hakim ke MA, Kuasa Hukum Pengamen Cipulir Siapkan Bukti Rekaman Persidangan

Muhamad Rizky, Okezone · Rabu 31 Juli 2019 07:42 WIB
https: img.okezone.com content 2019 07 31 338 2085717 bakal-laporkan-hakim-ke-ma-kuasa-hukum-pengamen-cipulir-siapkan-bukti-rekaman-persidangan-jUkn6uP1Te.jpg Ilustrasi (Dok Okezone)

JAKARTA – Kuasa hukum pengamen yang menjadi korban salah tangkap asal Cipulir, Oky Wiratama, memutuskan membawa kasus gugatan ganti rugi yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial.

"Kami akan melaporkan hakim ke Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial karena dia menolak bahwa permohonan kami kedaluwarsa. Itu tidak ada dasarnya," kata Oky kepada Okezone, Rabu (31/7/2019).

Keempat pengamen korban salah tangkap itu ialah Fikri, Fatahillah, Ucok, dan Pau. Mereka mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kementerian Keuangan untuk mengganti rugi atas kasus salah tangkap tersebut.

Rencananya, kata Oky, pada Jumat 2 Juli 2019, pihaknya akan menemui MA dan KY. Dalam kesempatan itu, pihaknya akan membawa sejumlah barang bukti berupa rekaman selama persidangan berlangsung.

Komisi Yudisial

"Rencana Jumat ya minggu ini setelah salat Jumat. Nanti bukti rekaman akan kita bawa ke MA dan KY. Ini enggak bisa begini hakim kan melanggar pasal," tutur Oky.

Gugatan praperadilan yang diajukan empat pengamen asal Cipulir atas kasus korban salah tangkap pihak kepolisian ditolak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut Elvian, hakim tunggal praperadilan tersebut, permohonan yang diajukan pemohon dalam sudah kedaluwarsa. Pasalnya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) PP 92/2015 mengenai ganti rugi paling lambat diajukan dalam batas waktu 3 bulan.


Baca Juga : Gugatan Ganti Rugi 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Ditolak Hakim

Berdasarkan data yang diterima hakim, pemohon sudah menerima petikan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) dengan nomor 131/PK.Pidsus/2015 sejak 11 Maret 2016.

"Menimbang jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikan putusan tersebut 11 Maret 2016 sampai tanggal permohonan ini diajukan oleh para pemohon tanggal 21 Juni 2019, sudah melebihi 3 tahun. Berarti telah melebihi jangka waktu 3 bulan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Ayat (1) PP 92/2015," kata Hakim Elvian di ruang sidang, Selasa (30/7/2019).


Baca Juga : Gugatan Ditolak, 4 Pengamen Korban Salah Tangkap Akan Lapor ke Bawas MA dan KY

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini