nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Polusi Udara, Sejumlah Massa Bermasker

Kamis 01 Agustus 2019 12:14 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 08 01 338 2086321 pn-jakpus-gelar-sidang-perdana-polusi-udara-sejumlah-massa-bermasker-0xGA88DHus.jpg Foto: Galih Pradipta/Antara

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan polusi udara di Jakarta dengan agenda mediasi dan pengecekan berkas perkara. Gugatan itu diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 379/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

Berdasarkan lansiran dari Antaranews, sejumlah penggugat yang tergabung dalam Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu kota) tiba di PN Jakarta Pusat. Mereka mengenakan masker dan pakaian kaus berwarna merah bertuliskan "Jakarta vs Polisi Udara".

 Baca juga: PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Gugatan Polusi Udara Hari Ini

Melanie Subono, menjadi salah satu pihak penggugat berkata, setidaknya ada sekitar 31 orang gabungan individu maupun lembaga swadaya masyarakat yang menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas polusi udara di Jakarta.

Gugatan ditujukan kepada tujuh lembaga pemerintahan yaitu Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

 Udara Jakarta

Mereka juga menuntut Menteri LHK Siti Nurbaya untuk melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.

 Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Pagi Ini Masuk Kategori Tidak Sehat

Melanie berkata, inti daripada gugutan yang dia ajukan bersama sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota adalah menuntut hak atas udara bersih di di Jakarta

"Intinya kita manusia salah satu hak paling mendasar di HAM adalah bernafas dan ini sudah diakui bukan hanya di Indonesia tapi di dunia," kata Melani di PN Jakarta Pusat.

 Udara Jakarta

Melanie berharap pemerintah menyadari bahwasanya banyak masyarakat yang menginginkan hidup sehat. Sehingga, kualitas udara pun harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah.

"Pemerintah menyadari bahwa dia perlu masyarakat yang hidup bukan yang mati. Jadi kita hidup perlu bernafas biarkan kita bernafas," sambungnya.

Dalam salah satu isi petitum gugatan perdata yang diajukan Koalisi Ibukota, mereka menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang di dalamnya mengatur perihal pengendalian pencemaran udara lintas batas provinsi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini