Share

Anggarkan Rp3,2 Triliun, Pemprov DKI Targetkan 10 Ribu Armada Terkoneksi Jak Lingko

Sarah Hutagaol, Okezone · Selasa 06 Agustus 2019 20:48 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 06 338 2088632 anggarkan-rp3-2-triliun-pemprov-dki-targetkan-10-ribu-armada-terkoneksi-jak-lingko-GhE8OJM2vk.jpg

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta siap merealisasikan salah satu Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 dengan mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum di Jakarta sebanyak 10.047 unit armada pada 2020.

Hal itu sebagai salah upaya untuk mengimplementasikan Ingub yang membatasi kendaraan umum beroperasi dengan usia yang lebih dari 10 tahun pada tahun 2020.

Lebih lanjut, Dishub DKI akan menerapkan program Pemprov, yakni Jak Lingko, di mana seluruh sistem angkutan umum di Jakarta itu akan terintergrasi dalam kesatuan program tersebut.

"Dan sebagaimana tujuan kami adalah tentu dari aspek angkutan umum tidak ada lagi yang namanya polusi udara, sumber pencemar dari transportasi angkutan umum, dari aspek asap ngebul," ujar Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2018).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Syafrin mengatakan pemprov DKI bakal mengeluarkan Rp 3,2 Triliun dimanfaat untuk pembiayaan baik membeli layanan dari operator dan juga untuk alokasi operasional sekitar 50 persen dari total jumlah tersebut.

"Dan oleh sebab itu kami menganggarkan lebih kurang 3,2 Triliun, untuk tahun 2019 dan kami berharap bahwa dengan pola ini, maka seluruh layanan angkutan umum target kami 2020 dapat mencakup coverage areanya 90 persen di Jakarta," ungkapnya.

Jak Lingko

Kata Syafrin, pemprov DKI memiliki upaya yang namanya adalah mencoba menyusun bisnis plan mulai dari aspek ketersediaan armada, operator eksisting, kemudian menjamin bahwa standar pelayanan minimum itu diterima oleh masyarakat itu sesuai dengan standar layanan tersistem transit.

"Dan selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dalam kontrak layanan angkutan umum (Jaklingko) ini, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh operator, itu akan dihitung biaya per kilometernya. Kemudian dibayar oleh pemerintah, tentu ditambah dengan keuntungan yang wajar," tutup Syafrin.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini