nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku untuk Kendaraan Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Rabu 07 Agustus 2019 13:56 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 08 07 338 2088864 aturan-ganjil-genap-tak-berlaku-untuk-kendaraan-ini-DVgpRetbR5.jpg Ilustrasi Lalu Lintas (Foto: Okezone)

JAKARTA - Sejumlah kendaraan akan mendapat pengecualian terhadap perluasan sistem ganjil genap di Ibu Kota yang mulai diberlakukan pada hari ini, Rabu (7/8/2019).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan bahwa selain kendaraan roda dua, dan kendaraan listrik masih terdapat sejumlah kendaraan lainnya.

"Kita juga ada pengecualian terhadap kendaraan-kendaraan yaitu untuk kendaraan yang disabilitas, ini tentu kita akan pasang stiker, jika ada masyarakat disabilitas yang menggunakan kendaraan pribadi, kita pasang stiker ada pengecualian," kata Syafrin di Balai Kota.

Kemudian, kendaraan lainnya yakni Damkar, kendaraan angkutan umum berplat kuning, kendaraan yang mengangkut BBM dan BBG, hingga kendaraan pimpinan tinggi negara. "Ini juga akan dikecualikan," singkatnya.

Ganjil

Baca Juga: Tertibkan Ojol Mangkal, Dishub dan Ditlantas Gelar Operasi Lingkar Badai

Syafrin memaparkan bahwa kendaraan dinas operasional kantor pemerintah, TNI, dan Polri. Pun dengan kendaraan para lembaga internasional yang menjadi tamu negara, dan kendaraan yang memberi pertolongan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti ambulance.

"Dan terakhir adalah kendaraan untuk keperluan khusus yang dalam konteks ini dilakukan pengawalan oleh rekan-rekan dari kepolisian," tandasnya.

Berikut kendaraan yang mendapat pengecualian dari penerapan sistem ganjil dan genap di Ibu Kota:

Berikut kendaraan yang mendapat pengecualian dari penerapan sistem ganjil dan genap di Ibu Kota:

1. Kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas

2. Kendaraan ambulance

3. Damkar

4. Kendaraan angkutan umum berplat kuninh

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

6. Mobil yang mengangkut BBM dan BBG

7. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, hingga Ketua MA, MK, KY, dan BPK.

8. Kendaraan operasional berplat dinas TNI, dan Polri.

9. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara

10. Kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalin

11. Kendaraan tertentu yang mendapat pertimbangan Polri seperti kendaraan bank yang membawa uang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini